Sunday, September 21, 2014

Penanganan kesehatan tak adil, ini masukan Ikatan Dokter ke Jokowi-JK

Penanganan kesehatan tak adil, ini masukan Ikatan Dokter ke Jokowi-JK




LENSINDONESIA.COM: Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Zaenal Abidin, M.Hk menyatakan tidak tuntasnya masalah hulu (untuk pembangunan kesehatan) menyebabkan daerah-daerah belum sempat memikirkan bagaimana membangun ketahanan dan kedaulatan nasional di sektor kesehatan.


Padahal tidak ada negeri yang utuh, selamat untuk bertahan tanpa menjadikan penduduk negeri sehat.


“Di Indonesia, persoalan ketidakadilan pembangunan kesehatan dapat berpotensi menjadi ancaman disintegrasi. Sekali pun kita tengok sejarah, jatuhnya kerajaan Jawa Mataram yang punya kekuasaan terbesar di Nusantara bukan karena disparitas pembangunan kesehatan, melainkan karena kerendahan martabat elit negerinya,” tutur Dr. Zaenal berharap pemerintahan baru Jokowi-JK nanti lebih memperhatikan masalah krusial ini.


Dr. Zaenal menjelaskan pelaksanaan usaha kesehatan masyarakat oleh pemerintah daerah umumnya mengalami marginalisasi yang pada gilirannya nyaris terabaikan karena belum didukung peraturan perundang-undangan yang jelas, sistem dan mekanisme kelembagaan yang jelas, keberpihakan dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, pembiayaan yang memadai dan SDM yang mendukung.


“IDI dan Apkasi perlu menyusun konsep model sistem kesehatan yang ideal untuk kabupaten dan kota di Indonesia,” kata Zaenal.


“Kami memiliki para pakar di bidang kesehatan, sedangkan para

kepala daerah memiliki pengalaman mengembangkan sistem kesehatan daerah di wilayahnya,” tandasnya.


Ketua IDI ini menyampaikan itu berkaitan dengan lokakarya para bupati se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bertajuk “Peran Sistem Kesehatan Daerah yang Terintegrasi dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional untuk Memperkuat Azas -Azas Ketahanan Nasional Indonesia.” Lokakarya ini bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, BKKBN dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).


Selain para Bupati se-Indonesia, lokakarya itu juga dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Prof, Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, Phd, serta Deputi Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB Menkokesra DR.Dr. Tb Rahmat Sentika, Sp.A, MARS, @rudi_purwoko


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

0 comments:

Post a Comment