LENSAINDONESIA.COM: Kartu sakti yang akan diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih saja diklam Partai Demokat, hanyalah mengganti nama dari program-program yang sudah dibuat di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Artinya, program kartu sakti terdiri Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menurut politisi Partai Demokrat, Agus Hermanto, program konpensasi harga BBM naik itu tidak akan bisa terlaksana karena tidak punya dasar anggaran.
Baca juga: Target rampung 2017, BPJS Kesehatan siap bagikan KIS di Jatim dan Ketua Komisi X DPR sindir sarkasme Presiden Jokowi
“Kartu sakti itu copy paste SBY, hanya ganti baju saja. Jadi enggak akan jalankan (karena) enggak ada anggaran. Seperti yang ada BPJS bukan KIS, harus inline,” tegas Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Tak hanya itu, Agus juga tak yakin bahwa konpensasi itu nantinya benar-benar bisa sampai ke tangan masyarakat.
“Konpensasi BBM, bahkan besaran dan waktu harusnya diyakinkan betul semua mekanisme dan sesuai perundang-undangan, baru dinaikkan. Sekarang konpensasi akan sampai? allahuallam,” kata adik ipar SBY ini.
Wakil Ketua DPR RI itu melanjutkan, bahwa pemerintah seharusnya bisa memperhatikan kondisi masyarakat yang sudah sangat kewalahan dengan tingginya harga barang saat ini.
“Harusnya lihat nuansa batin di masyarakat. Saat ini, banyak yang baru saja dinaikkan, gas baru naik. Pada saat dinaikkan, BBM juga naik, maka empati ke masyarakat harus diperhatikan,” pungkasnya. @endang
0 comments:
Post a Comment