LENSAINDONESIA.COM: PDI Perjuangan dalam kendali Ketua Umum Megawati, terus konsisten membela kebijakan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, saat era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM, partai berlogo kepala Banteng ini paling getol menolak.
Tak pelak, dianggap mencla-mencle, bahkan kalangan DPR kontra kebijakan itu, menuding PDIP tdak setia lagi buku putih dengan jargon partai pembela nasib wong cilik.
Baca juga: Kenaikan harga BBM seperti orang tua menyelamatkan masa depan anaknya dan DPR gunakan hak bertanya soal kenaikan BBM, ini reaksi PDI Perjuangan
Ketua DPP Bidang Energi PDIP, Bambang Wuryanto menanggapi semua itu, mengatakan, dulu partainya menolak karena tidak setuju dengan argumentasi pemerintah (era SBY).
“Dulu yang kita tolak argumentasi pemerintahnya, bukan BBM-nya yang naik. Kalau tidak layak akan kita tolak. Tentu dalam konteks ini kenaikan BBM bersubdi ini masuk akal tidak. Hari ini, PDIP bisa memahami,” kata Bambang, di Gedung DPR RI, Senayan, di Jakarta hari ini (19/11/2014).
Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini, keputusan mendukung kebijakan pemerintah sudah diputuskan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) PDI Perjuangan. Karena itu, bagi yang tidak seragam akan ditertibkan.
Penertiban, kata Bambang, dilakukan dengan dua cara. Pertama, kader yang tidak sepaham akan dinasehati oleh kader senior, Sekjen hingga Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Pertama kekeluargaan, mungkin dia miss persepsi. Ada informasi yang mungkin dia keliru, dijelaskan diomongkan secara kekeluargaan,” ujarnya.
Mantan anggota Komisi VII DPR RI ini melanjutkan, jika masih belum sepakat akan dilakukan mekanisme organisasi.
“Surat peringatan sanksi, kemudian yang kedua kalau memang masih terus (ngeyel) pelepasan jabatan di partai, kemudian sampai yang paling berat pemecatan pencabutan kartu anggota,” pungkasnya. @endang
0 comments:
Post a Comment