Miskomunikasi, pelantikan 282 kasek di Garut ditunda

LENSAINDONESIA.COM: Pelantikan kepala SDN di Garut tidak batal, namun ditunda. Adanya kabar penolakan proses oleh Bupati Garut, Ruddy Gunawan, hanya merupakan miskomunikasi.

“Ini ada miss komunikasi antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Bapak Bupati,” ungkap Kepala Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (2/4/2015).

Baca juga: Empat besar kasus dagang anak Jabar: Garut, Cianjur, Sukabumi, Cimahi dan Undangan disebar, Bupati Garut tolak lantik 282 Calon Kepala Sekolah

Menurutnya, pihaknya sudah sesuai dengan prosedur, yakni memberikan daftar normatif calon kepala sekolah yang akan dilantik. Adapun ajuan awalnya diberikan dari tingkat UPTD Pendidikan Kecamatan, kemudian masuk kepada Kepala Bidang Dikdas, dari sana baru ke dinas pendidikan yang kemudian diteruskan ke BKD Garut.

Jumlah calon kepala sekolah yang akan dilantik sebanyak 282 Kepala Sekolah. Data tersebut berdasarkan atas hasil seleksi dan telah dinyatakan lolos.

Perihal mereka telah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), Asep menerangkan, semuanya belum memiliki NUKS, tetapi telah memegang surat lulus saja untuk menjadi Kepala Sekolah.

Perihal kapan akan dlaksanakannya pelantikan kepala sekolah, dirinya mengatakan, urusan itu bukanlah kewenangan Kepala Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan, melainkan keputusan dari BKD Garut,

“Coba saja tanyakan langsung ke Kantor BKD, kapan akan dilaksanakannya pelantikan untuk Kepala Sekolah jenjang Sekolah Dasar tersebut,” katanya.

Diakuinya, pihaknya hanya sebatas memberikan laporan data normatifnya saja. Itupun datanya semuanya dari bagian Dikdas yang di kepalai Cecef Firmansyah.

Bidang Dikdas menerima data nama-nama kepala sekolah awalnya dari tingkat UPTD Pendidikan yang ada di Kecamatan, sedangkan nama-namanya berdasarkan hasil test seleksi yang telah dilakukan sebelumnya.

Ketika didesak adanya, iuran untuk proses pelantikan sebesar Rp 2,5 juta, pihaknya tidak memberikan komentar. Pasalnya tidak tahu jika ada aliran dana sebesar Rp 2,5 juta dari setiap kepala sekolah yang akan dilanti.

“Kami tidak tahu kalau ada dana yang diberikan para calon kepala sekolah yang hendak dilantik. Darimana itu sumbernya,” katanya bertanya balik. @taufiq_akbar