Pimpinan DPRD DKI Jakarta diberi mobdin, BPKD langgar instruksi Ahok?

LENSAINDONESIA.COM: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta menyediakan lima unit mobil dinas untuk pimpinan DPRD periode 2014-2019.

Pantauan lensaindonesia.com di lapangan, lima mobil dinas bermerek Toyota Camry Hybrid seharga Rp 698 juta itu terparkir di basement gedung lama DPRD, Kebon Sirih. Kondisinya pun masih mulus, belum ada nomor polisi yang terpasang. Kursi-kursi di bagian dalam juga masih terbungkus plastik.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI, Mangara Pardede mengatakan, kendaraan tersebut hingga kini belum diserahkan ke Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi serta empat wakilnya, Triwisaksana, Abraham Lunggana, Ferrial Sofyan, dan M Taufik, karena berkas-berkasnya belum rampung.

“Kami akan memberikan setelah Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan (STNK) sudah keluar dari Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI,” ujarnya, Selasa (22/12/2014).

Pengadaan kendaraan dinas tersebut bertolak belakang dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ingin menghapus aset kepemilikan mobil dinas di lingkungan pemprov.

“Kami putuskan, kami tidak mau lagi membeli mobil dinas,” kata Ahok di Jakarta, 27 November lalu.

Sebagai gantinya, mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, pemprov akan menyewa kendaraan, agar menghemat anggaran karena pemprov tak memiliki risiko untuk mengurus segala bentuk kerusakan pada kendaraan.

Namun, bila ada pejabat yang ingin memakai kendaraan pribadi atau menggunakan angkutan umum, pemprov akan memberikan uang transportasi yang nilainya disesuaikan dengan pangkat dan golongan.

“Kalau misalkan kita sewa mobil harganya Rp 9,5 juta, kita akan kasih uang segitu juga pada mereka,” papar Ahok.

Atas dasar itu, setidaknya sekitar 300 kendaraan dinas pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang terparkir di pool Pulo Mas, Jakarta Timur dan 94 kendaraan bekas anggota dewan 2009/2014 yang berada di Basement 2 gedung dewan akan dilelang pada bulan ini.

“Desember ini kita lelang,” kata Kepala BPKD DKI, Heru Budi Hartono, 28 November lalu. Namun hingga kini, dia belum menetapkan tanggal pelelangan.@fatah_sidik