LENSAINDONESIA.COM: Keresahan atas dugaan potongan terhadap alokasi dana desa (ADD) ditanggapi Kepala Bapemas Kabupaten Blitar Joni Setiawan. Ia membantah bahwa ada wacana pemotongan ADD.
Yang ada, kata Joni, adalah sebuah saran kepada para kades untuk menyisihkan Rp 15 juta dari ADD yang digunakan sebagai belanja publikasi di media massa untuk mempublikasikan potensi wilayahnya.
Baca juga: Kades di Blitar resah karena dana ADD akan dipotong Rp15 juta dan Diduga banyak pelanggaran, RP 3 miliar ADD Bantul tak cair
“Tidak ada pemotongan. Bapemas hanya menyarankan kepada para kades untuk belanja publikasi. Istilahnya menjual potensi desa melalui media ” ujar Joni yang mengaku masih rapat di Kantor Kemendagri Jakarta, Rabu (25/2/2015).
Dicontohkan Joni, seperti Desa Sumbersih Kecamatan Tanggungrejo Kabupaten Blitar yang memiliki potensi alam yang bagus yang sangat perlu dipublikasikan.
Sumber lensaindonesia.com menyebutkan , Bapemas telah merangkul sedikitnya 50 media massa harian cetak, mingguan, elektronik radio dan televisi. Secara teknis, setiap media cetak harian akan mendapat jatah dana publikasi sebesar Rp6 juta per desa. Media mingguan sebesar Rp4 juta per desa, dan media elektronik radio dan televisi lokal sebesar Rp3 juta per desa.
Joni enggan mengomentari hal ini. Ia menambahkan tujuan publikasi di media, diharapkan ada pihak ketiga yang mau berinvestasi sehingga bisa memajukan desa.
“Sekali lagi belanja publikasi ini hanya saran, dan sepenuhnya yang mengelola desa masing-masing,” pungkasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Blitar resah dengan wacana pemotongan alokasi dana desa (ADD) tahun 2015. Berdasarkan saran Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), desa harus merelakan ADD Rp350
juta (Per Desa) dipangkas Rp 15 juta untuk model belanja publikasi.@andik kartika
0 comments:
Post a Comment