LENSAINDONESIA.COM: Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak menyatakan, DPRD menolak keinginan melengserkan (memakzulkan) Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
melalui hak angket yang tengah diusung.
“Kita enggak berpikir ke situ (memakzulkan Ahok, red) dulu. Pokoknya, fokus kita pertama pada angket,” ujarnya usai mengikuti rapat pimpinan gabungan di lantai 10 Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Senin (24/2/2015).
Baca juga: F-Gerindra lampiaskan dendam, dorong Gubernur Ahok diganti kader PDIP dan Penolakan hak angket FPKB DKI tidak jelas
Diketahui, Wakil Ketua M Taufik dari Fraksi Gerindra bersemangat untuk memakzulkan Gubernur Ahok terkait klaim melakukan keselahan fatal penyerahan dokumen APBD 2015 kepada Mendagri, dengan mengenyampingkan APBD 2105 yang disahkan DPRD. Bahkan, Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI setuju jika kursi gubernur setelah ditinggalkan Ahok untuk diisi kader partai-nya Presiden RI ke-5 Megawati.
Lebih jauh, anggota Komisi D DPRD DKI ini menerangkan, hak angket ini digulirkan, lantaran Ahok tak mengirimkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 hasil pembahasan dan pengesahan bersama dewan, melainkan masih berbentuk draf.
“Ada buktinya, kita punya dokumennya. Salah satu kita mengajukan angket kan ada itu lampirannya. Intinya mengenai itu,” tegasnya.
“Artinya, bisa kita katakan juga seolah-olah mengatasamakan DPRD. Jadi patut diduga ada pemalsuan dokumen,” sambung dia.
Dengan digulirkannya hak angket tersebut, Jhonny berharap, warga Ibukota mengetahui jika Ahok selama ini tidak benar dalam memimpin. Dengan nada ketus, dia mengatakan, “Kita akan tunjukan kesalahan-kesalahannya. Perubahan yang dilakukan selama ini, kalau menurut kita, kebanyakan involutif, kulitnya doang.”
Meski panitia angket belum terbentuk lantaran sidang paripurna baru digelar Kamis (26/2/2015), pukul 13.00 WIB, namun menurut Jhonny, dirinya ditunjuk sebagai ketuanya. Kemudian yang menjadi wakil dia, salah satunya adalah Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI, Selamat Nurdin.
Saat kembali disinggung ujung dari digulirkannya hak angket tersebut, Jhonny lagi-lagi mengelak berakhir pada pemakzulan eks Bupati Belitung Timur itu, sekali pun telah memiliki bukti. “Kita lihat dulu. Kita kan belum tahu. Sekali pun ada bukti awal, tapi belum tuntas.”
Pernyataan serupa turut dilayangkan Ketua DPRD yang juga wakil ketua DPD PDIP, Prasetio Edi Marsudi. Kata Pras, sapaan akrabnya, dimakzulkan atau tidaknya Ahok sebagai gubernur, itu tergantung hasil investigasi.
“Yang jelas, salah satu alasan angket diajukan karena beberapa perkataannya ada yang menyinggung,” kata Jhonny dengan nada geram. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment