Dana kompensasi Mbah Dimin diduga dipotong oknum perangkat desa

LENSAINDONESIA.COM: Nada sumbang dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) masih terdengar. Seperti yang dialami pasangan suami istri berusia lanjut Mbah Dimin dan Mbah Sinem, warga yang menerima dana kompensasi BBM ini. Diduga dana tersebut disunat oknum perangkat desa.

Keduanya warga Desa Kradinan Dukuh Gunting RT 25 RW 7 Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun Jawa Timur. Pasangan sepuh ini harus rela dana PSKS mereka harus dipotong dengan alasan diperuntukkan bagi warga yang tidak mendapat bantuan kompensasi kenaikan bbm.

Baca juga: Hidup miskin, kakek dan nenek buta ini tak dapat dana kompensasi BBM dan Minim sosialisasi, pembagian dana kompensasi BBM rawan salah sasaran

“Saya menerimanya di balai desa, setelah pulang sore hari penerima bantuan itu dikumpulkan oleh jogo boyo Pingi dan diperintahkan uang bantuan itu agar dipotong seratus ribu untuk warga yang tidak mendapatkan bantuan,” terang Mabh Dimin polos pada LensaIndonesia.com, Senin (15/12/2014).

Pria berusia 65 tahun yang mengalami kebutaan sejak muda itu menambahkan, uang sejumlah seratus ribu itu disetorkan kepada ketua RT setempat. Selain itu, aparat yang bersangkutan berpesan agar pemotongan dana PSKS itu dirahasiakan.

“Uang seratus ribu itu ya saya setorkan ke pak RT mas, dan sebetulnya masalah ini sudah berpesan agar tidak bilang ke siapa siapa saya juga manut aja,” tambah Dimin.

Saat ditanya apakah rela uang bantuan tersebut dipotong, Mbah Dimin beserta istrinya hanya tersenyum. “Mau bagaimana lagi mas wong disuruh begitu ya kita manut saja,” pungkas Dimin.

Menurut informasi di Dukuh Gunting tersebut terdapat 27 KK yang kurang mampu. Namun saat pembagian dana kompensasi hanya 17 KK saja yang mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Ketua RT 25 Mujiono yang juga berprofesi sebagai guru Darul Ulum Pucang saat hendak dikonfirmasi yang bersangkutan tidak ada di tempat. Kades Kradinan Etik Nuryani saat di hubungi melalui telpon selulernya mengatakan bahwa tidak ada instruksi dari pihak desa terkait pemotongan tersebut.

“Tidak ada instruksi pemotongan seperti itu mas, coba nanti akan saya cek lagi kebetulan saya ini masih rapat nanti hubungi lagi ya,” terang Etik.@dhimaz_adi