LENSAINDONESIA.COM: Munas rekonsiliasi Partai Golkar dinilai langkah yang cepat dan tepat untuk mengatasi dualisme kepemimpinan partai berlambang beringin ini. Pasalnya, dualisme Golkar jika tak segera diselesaikan, akan berpotensi tak bisa mengikuti Pemilu kepala daerah (Pilkada) yang rencananya digelar tahun 2015.
“Tapi kondisi partai masih seperti sekarang ini sehingga ini menjadi persoalan serius,” ujar Politisi Partai Golkar, Taufik Hidayat yang didampingi Hajriyanto Y Tohari dalam konferensi persnya di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2014).
Baca juga: BJ Habibie dianggap tokoh paling pas jadi penengah dualisme Golkar dan Politisi muda Golkar sebut partainya tertutup dalam regenerasi
Perpecahan di internal partai Golkar, menurut Taufiq Hidayat, menyebabkan muncul kebingungan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan II Partai Golkar karena ada dualisme Golkar di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). “Ini persoalan besar dan secara langsung menjadi aspirasi pengurus daerah yang selama ini belum terwadahi dengan baik oleh DPP, khususnya hadapi kepengurusan ganda,” terangnya.
Lebih jauh dijelaskan Taufiq Hidayat, perlu kesiapan yang matang untuk menghadapi Pilkada serentak yang diperkirakan rangkaiannya akan diawali Maret 2015. Maka, Golkar harus memikirkan bagaimana ikut serta dalam Pilkada di 245 daerah di Indonesia.
“Schedule (jadwal) sementara yang kami stimulasi, bila dilakukan antara September-November, maka proses uji publik itu kira-kira dilaksanakan September. Bila uji publik September, maka proses pendaftaran bakal calon yang oleh Perppu ditentukan enam bulan sebelum uji publik, itu berarti dilaksanakan Maret 2015,” terang Taufik Hidayat. @yuanto
0 comments:
Post a Comment