LENSAINDONESIA.COM: Mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Prijanto mengkritik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang menyuntikan dana segar ke sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) melalui penyertaan modal pemerintah (PMP).
Menurutnya, PMP sebesar Rp 11,32 triliun kepada delapan BUMD sebagaimana termuat dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 itu, dipengaruhi besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2014 yang melimpah.
Baca juga: Dewan minta PMP delapan BUMD DKI ditinjau ulang dan Datangi pengadilan Tipikor Semarang, ibu-ibu minta bupati dibebaskan
“Padahal, uang tersebut awalnya diproyeksikan untuk belanja modal, untuk rakyat, bukan untuk BUMD,” katanya di Jakarta, Minggu (15/12/2014).
Bagi mantan Aster Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini, pengalihan Silpa 2014 untuk PMP BUMD adalah kesalahan besar. Sebab, peruntukannya sangat berbeda. Maka itu, dia meminta DPRD DKI mengupas habis alasan PMP tersebut diberikan.
“Jika DPRD meloloskan, ya samimawon. (Penyerataan PMP) itu keenakan Karyawan BUMD, bukan rakyat banyak,” tegasnya.
Prijanto menyarankan, sepatutnya Silpa 2014 yang hakikatnya diperuntukan belanja modal, tetap disalurkan untuk membenahi sejumlah fasilitas dan sarana yang bermanfaat bagi masyarakat ibu kota.
Peraih penghargaan Satya Lencana Dwijasista ini pun mencontohkan dengan kesulitan warga utara Jakarta untuk memperoleh air bersih. “Lihat sekolah-sekolah yang reyot, baik negeri ataupun swasta. Itu juga seharusnya dibangun dengan uang Silpa.” @fatah_sidiq
0 comments:
Post a Comment