Risma tantang pejabat pungli pemkot Surabaya mengundurkan diri

LENSAINDONESIA.COM: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sedih melihat perilaku pejabat terkait terungkapnya pungli di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dia pun sempat murka terhadap seluruh pejabat, lurah, dan camat di Graha Sawunggaling.

Dengan nada berapi-api, Risma terlihat murka melihat fakta kinerja anak buahnya yang ternyata bobrok dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Baca juga: Pemkot Surabaya Launching Kios Pelayanan Publik andalan dan Jokowi menangkan Pilpres 2014, Risma enggan diangkat jadi menteri

“Saya sudah berusaha memberikan contoh untuk tidak menjalankan tugas dengan fasilitas yang mewah, ke Jakarta tak belani pulang pergi, tidak bermalam jika tidak terpaksa, itupun di hotel yang biasa, pesawat pun dengan kelas ekonomi,” ucap Risma, Rabu (24/12/14)

Dalam pertemuan itu, seluruh pejabat yang dikumpulkan diperkenankan melihat hasil rekaman investigasi Ombudsman RI yang ditayangkan dalam layar podium.

Video yang dirilis oleh ORI, sejumlah petugas di lapangan dengan gamblang menjelaskan persyaratan dan besaran pungli yang harus di bayar. Bahkan, dalam rekaman hidden camera tersebut, salah satu perempuan petugas di kelurahan menyebutkan ada sejumlah uang yang harus dibayar untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan meminta menyerahkannya pada lurah yang bersangkutan.

Pungli dialami warga Surabaya terkait pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), perijnan toko modern, hingga Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). ORI memasukkan beberapa instansi dalam zona merah diantaranya Dinas Kebudayaan dan Periwisata (Disbudpar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dan Dinas Koperasi. Sementara enam kecamatan diantaranya Genteng, Karang Pilang, Lakarsantri, Sukolilo, Gubeng, dan Krembangan.

Tidak itu saja, enam kelurahan juga termasuk diantaranya Kaliasin, Kebraon, Bangkingan, Semolowaru, dan Barata Jaya. Sebagai pimpinan, kata Risma, pihaknya sudah berusaha memberikan penghasilan tambahan dengan program e-performance. “Tetapi kenapa hal hal yang memalukan itu masih saja dilakukan, apalagi pelakunya malah perempuan yang sebenarnya saya harapkan bisa menjadi contoh yang baik,” katanya.

“Saya sangat sedih mendengar dan membaca di media terkait peristiwa yang terjadi pada pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan,” tambahnya.

“Kalau tidak mau dengan kondisi ini, silahkan keluar saja,” tantang Risma kepada seluruh staf Pemkot Surabaya yang hadir.

Mungkin lantaran telah habis kesabarannya dan tidak tau harus berbicara apalagi, dia mengajak semua yang hadir untuk merenungkan diri sejenak dalam kondisi ruangan mati lampu, soal apa yang menjadi keinginan masing masing.

“Tolong matikan lampu, saya minta bapak ibu semuanya memejamkan mata sejenak, dan renungkan, apa yang penjenengan inginkan dari saya,” pintanya.

Dia juga mengingatkan bahwa sebagai PNS tentu telah melakukan sumpah jabatan yang isinya menjadi pengayom sekaligus pelayan masyarakat, bukan malah membebani rakyat dengan hal hal yang tidak perlu apalagi berbau pungli.

“Sesuai sumpah, penjenengan semua itu pengayom sekaligus pelayan, pernah ada seseorang yang bilang jika singkatan KMS itu kumpulan maling di Surabaya. Untuk itu saya berharap inspektorat menjadi bamperku, lha kalau rekomendasinya seperti itu (biasa-biasa saja-red) kan sama dengan njlomprongno aku,” keluh Risma.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Sigit Sugiharsono mengaku sudah mengantongi beberapa nama pegawai yang akan diperiksa. Namun pihaknya belum bisa memastikan termasuk kasus korupsi atau tidak.

“Kita belum tau sangsinya seperti apa karena prosesnya belum tuntas. Kalau terkait korupsi saya kita belum termasuk karena belum dilakukan, kan masih sebatas

permintaan,” kata Sigit.@wan