Penolakan hak angket FPKB DKI tidak jelas

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menerangkan, pihaknya adalah satu-satunya fraksi yang belum menentukan sikap terkait hak angket, karena tujuannya belum jelas.

“Hak angket ini arahnya mau ke mana, kan mesti jelas.‎ Masalahnya, belum jelas, prematur,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Selasa (24/2/2015).

Baca juga: DPRD DKI klaim FPKB setujui hak angket dan Utang duit kontraktor, Dinas Bina Marga DKI Jakarta salahi aturan

Alasan kedua FPKB tak sepakat dengan hak angket, ungkap dia, karena partainya mendukung Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak pemilihan kepala daerah (pilkada) 2012 silam, sehingga memiliki

hubungan emosional.

“PKB hanya melihat mana yang lebih banyak buat kepentingan masyarakat saja,” dalih pria yang juga ketua DPW PKB DKI itu.

‎Daripada hak angket, bagi Hasbi, seharusnya dewan mengajukan hak interpelasi kepada Ahok terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015. “Nanti bisa diinventarisir apa kesalahannya. Artinya, belum perlu hak angket.”

Sehingga, menurut Hasbi, dewan tak perlu ribut-ribut mempersoalkan APBD 2015. Pasalnya, dengan memanggil Ahok, eksekutif dan legislatif bisa duduk bersama membahas akar permasalahannya. ‎”Kalau bisa, wagub turun tangan‎, mediasi masalah yang terjadi.”

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak membantah, bila FPKB tak bulat mendukung angket. “Siapa bilang? Itu orangnya,” ucapnya sembari menunjuk ke arah Hasbi yang tengah berjalan ke arah lift usai mengikuti rapat pimpinan gabungan terkait angket di lantai 10 gedung dewan.

“Masa kalian enggak percaya sudah semua, sembilan fraksi,” lanjut dia.

Lebih jauh, anggota Komisi D DPRD DKI ini menerangkan, adanya beberapa anggota FPKB yang memberikan tanda tangan, menunjukkan fraksi berlogo bola dunia dan sembilan bintang tersebut telah sepakat.

“Apa mereka (kader FPKB yang menandatangani angket ) sekarang enggak mewakili fraksi? Apa dia enggak setia sama fraksinya? Kan fraksi kepanjangan tangan fraksi. Artinya, kalau menyerahkan ke anggota, berarti setuju,” beber dia.

Meski demikian, Jhonny mengaku, baru 98 dari 106 anggota dewan yang menandatangani angket. Namun, dia enggan mempermasalahkannya dengan alasan, “Yang belum karena masalah teknis, ada yang di daerah, ikut (kongres) KNPI (di Papua).”

Kata Jhonny, dewan akan membawa hak angket ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, setelah di tingkat rapimgab. Setelah itu, disahkan melalui rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (26/2/2015) pukul 13.00 WIB.

Klaimnya, butuh mempersiapkan masalah teknis secara matang, sehingga tak bisa digelar esok (25/2/2015).

“Agenda paripurna mendengarkan usulan dari tim pengusul. Kemudian, pandangan fraksi-fraksi sekaligus menunjuk masing-masing perwakilan dari fraksi (untuk menjadi panitia angket),” jabarnya.

Adapun total panitia sebanyak 33 orang dan tiap fraksi diwakilkan tiga orang. @fatah_sidik