TNI siagakan alat tempur amankan pelaksanaan eksekusi mati

LENSAINDONESIA.COM: Panglima TNI Jenderal TNI Dr.Moeldoko mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung langkah-langkah hukum Presiden RI Ir. Joko Widodo terkait eksekusi hukuman mati, dan Mabes TNI bereaksi atas penolakan Pemerintah Australia terkait rencana eksekusi

hukuman mati terhadap dua warganya, Andrew Chan dan Myurn Sukumaran.

Demikian ditegaskan Panglima TNI saat acara penandatanganan Memorandum Of Understanding(MoU)

dengan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat lalu (20/2/2015).

Baca juga: DPR dukung Pemerintah pulangkan Dubes RI di Brasil dan Tunda eksekusi mati dua "Bali Nine" bukti lemahnya kualitas diplomasi

Panglima TNI menyampaikan bahwa terhadap pelaksanaan hukuman mati atas pelaku narkoba, TNI mendukung sepenuhnya. TNI tidak terpengaruh oleh apa pun dan siapa pun atas hal itu. “Untuk memperkuat dukungan TNI, saya selaku Panglima TNI dan para Komandan pasukan khusus akan membuat perencanaan yang detail bersama-sama Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan yang bersifat fisik maupun nonfisi,” kata Panglima.

Unsur intelijen dan alat tempur, menurut Panglima TNI, akan disiagakan yang setiap saat dapat digerakkan. Para komandan sàtuan khusus juga harus bersiap-siap. Kesiapan pasukan khusus TNI ini tentu tidak melihat atau mendefinisikan dari salah satu negara.

“Tetapi sekali lagi, TNI sangat memahami kemungkinan-kemungkinan ancaman tersebut. Setelah saya perintahkan hari ini para komandan satuan khusus sudah menyiapkan dirinya dengan baik,” tegas Jenderal Moeldoko.

“Kami sangat memahami resiko atas kemungkinan terjadinya lost generation akibat narkoba. Kita mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam bentuk apa pun, termasuk pemberian hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba”, ujar Panglima. @licom_09

Authentikasi:

Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bernardus Robert