Rieke: Satinah dipancung, SBY “abal-abal” sebut TKI Pahlawan Devisa

LENSAINDONESIA.COM: Politisi Rike Diah Pitaloka, anggota Komisi IX membidangi masalah tenaga kerja dan transmigrasi, “menggugat” rasa nasionalisme pejabat-pejabat di pemerintahan jika sampai membiarkan nasib Satinah yang sepekan lagi akan menjalani hukuman mati dipancung di Saudi, tepatnya 3 April 2014. Dia menuding jika Satinah sampai dihukum mati di negeri orang, berarti negara menjadikan TKI jadi tumbal devisa.

Rike juga bersuara keras mengecam pemerintah bersikap pasrah menghadapi nasib tragis yang akan

menimpa “palawan Devisa”, meski tuduhannya membunuh majikan di Saudi. Dia mendesak pemerintahan SBY

termasuk dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Menteri Luar Negeri dan

Dubes RI di Arab Saudi agar menyelamatkan nyawa Satinah, dengan upaya hukum, apabila tidak mau membayar tebusan senilai Rp21 Miliar.

Baca juga: Ahok naik Gubernur DKI, lebih pilih wakil Rieke ketimbang Risma dan Hukuman pancung Satinah dan pemenuhan hak warga negara

Seperti diketahui, Pemerintah Saudi memang minta dibeli nyawa Satinah dengan di-yath 7 juta real, jika dirupiahkan setara sekitar Rp21 Miliar.

“Saya tidak sepakat dengan penyelesaian masalah vonis mati di Saudi dengan bayar diyath. Harus ada pembelaan hukum yang serius dari pemerintah. Sebab, dilihat dari sisi kebijakan politik anggaran saja, jelas tak ada keseriusan,” kata Rieke kepada Licom, Jakarta, Senin (24/03/14). Rike pun menuding SBY menjuluki TKI sebagai pahlawan devisa hanyalah sebutan “abal-abal” di balik eksploitasi TKI.

Lantas, Rieke juga mempersoalkan tidak memadainya anggaran perlindungan TKI di ABPN untuk seluruh perwakilan RI di luar negeri. Misal, tahun 2013: Rp 124.313.022.000, dan menurun di tahun 2014: Rp 99.375.149.00.

Anggarab perlindungan KBRI di Riyadh, Arab Saudi, tahun 2013: Rp9.853.108.000, dan tahun 2014: Rp5.500.002.000. Kasus TKI terancam hukuman mati di Arab Saudi: 41 orang (diantaranya Satinah).

“Sekali lagi, saya tidak setuju masalah hukum TKI di Saudi solusinya bayar diyath. Namun, apabila pemerintah tak berikan perlindungan dan pendampingan hukum secara optimal, sebagai kompensasi dari kelalaian, maka dalam kasus Satinah dibayar diyath adalah keharusan,” tandas Rieke.

Menurut Politisi Partai PDI Perjuangan ini, tak ada alasan tak bayar, anggaran pasti ada. Saya tergelitik dengan pemberitaan Presiden SBY menggunakan pesawat kepresidenan untuk kampanye partai. “Pak SBY, itu aset negara yang dibeli dengan uang Rakyat, pasti ada keringat Satinah pula, karena TKI pun bayar pajak!”.

“Jadi, tak ada alasan untuk tidak membayar diyath Satinah. Sisihkan, realokasi dari biaya perjalanan presiden,” ungkap Rieke.

“Pertama kali membuka mata pagi ini. Yang terbayang adalah Ibu Cati yang mati di Saudi dan Satinah yang menunggu hukum pancung di Saudi. Nyawa Rakyat tak ada harga,” paparnya. @endang