LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencela Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang diserahkan beberapa waktu lalu tak memenuhi kriteria.
“Masa Ibukota APBD-nya berantakan? Banyak lampiran teknis keuangan yang tak ada atau masih banyak kurang,” sindir Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dody Ryadmadja saat dihubungi di Jakarta, Minggu (8/2/2015).
Baca juga: Pemprov DKI ngaku serahkan APBD ke Kemendagri, dewan sebut bohong dan Soal dobel anggaran KJP, sekda dan kepala BKD mengaku tak tahu
Dengan demikian, kata dia, Kemendagri menganggap Pemprov DKI belum menyerahkan APBD. “Kan belum kami bahas. Terus, apakah sudah kami terima? Ya, belum kan?” jelasnya.
Kemendagri pun menyesali sikap Pemprov DKI yang lamban mengambil berkas-berkas APBD yang telah diserahkan tersebut untuk direvisi dahulu dan dilaporkan kembali. “Pemprov seharusnya gerak cepat, meski enggak ada tengat waktu penyerahan. Tapi kalau kelamanaan, warga DKI yang dirugikan nantinya,” jelas Dody mengingatkan.
Terpisah, Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda mengapresiasi sikap Kemendagri yang menolak APBD DKI 2015. Sebab, tak ditandatangani pimpinan dewan selain postur anggarannya karut-marut.
“Kan DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai hak budgeting. Itu acuannya. Jika tak ada satu lembaga, ya bagaimana (bisa diterima Kemendagri)?” tanyanya.
Namun, ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Jakarta Utara ini enggan membeberkan lebih jauh tentang masalah APBD tersebut. Secara diplomatis, Ida mengatakan, “Silakan tanya pimpinan, kalau ingin lebih jelas.”
Tak jauh berbeda, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD, Selamat Nurdin pun enggan mengomentari kacaunya APBD DKI 2015. “Biarkan saja pemprov selesaikan, kan mereka sudah pintar dan mengerti aturan,” selorohnya.@fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment