Demokrat dukung BG batal dilantik jadi kapolri

janLENSAINDONESIA.COM: Partai Demokrat mendukung bila Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Hal ini sesuai dengan sikap Demokrat saat fit and proper test lalu, yang meminta agar pencalonan Budi Gunawan tidak dilanjutkan.

“Demokrat tetap pada pendirian supaya fit and proper test BG ditunda. Sikap waktu itu kan jangan diteruskan pencalonannya,” kata Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015) siang.

Baca juga: Kabareskrim resmi berbintang tiga, siap jadi kapolri dan Sepupu Komjen BG tak hadiri panggilan KPK untuk rawat ibu yang sakit

Ia menegaskan saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan dua institusi penegak hukum tersebut dan agar bisa kembali menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Harapan kita cepat diselesaikan,” ujar Syarif.

Soal nama calon baru kepala Polri, Syarif menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sebagai pemilik hak preogratif.

“Kita harus menghormati itu. Namun ada prosedur yang sudah baku yang harusnya diikuti. Saya tidak bisa menilai satu-satu, siapapun yang dipercaya hak prerogatif presiden. Mekanisme dan pemilihan itu ada mekanismenya,” Ujarnya.

Presiden Jokowi disebutkan bakal batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan jadi Kapolri. Kompolnas sudah mengajukan sejumlah jenderal bintang tiga untuk menggantikan Budi, yakni Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Riyatno, dan Kepada Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Bayu Seno.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto sendiri mengungkap enam opsi yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Yaitu yang pertama BG mengundurkan diri, opsi kedua melantik BG jadi kapolri definitif. Opsi ketiga, melantik lalu menonaktifkan BG, opsi keempat menunda pelantikan sampai ada status hukum BG yang tetap. Opsi kelima adalah membatalkan dan mencalonkan nama baru sebagai calon kapolri, dan opsi keenam status quo dengan kondisi polri yang saat ini di bawah pimpinan Wakapolri Badrodin sambil menunggu kalkulasi baru.

“Apapun opsinya. Kalau putusan itu mau diambil minggu depan, resiko politiknya sudah dikalkulasi secara matang,” kata Andi.

Pengajuan nama calon kapolri sendiri lagi-lagi tidak akan melibatkan KPK maupun PPATK. “Tidak (libatkan KPK dan PPATK). Pasti tidak untuk melibatkan, terutama KPK,” ujarnya.

Mengenai adanya nama-nama calon Kapolri baru, Andi mengatakan nama-nama itu tak akan jauh dari apa yang sudah direkomendasikan oleh Kompolnas.

“Pada dasarnya karena jaraknya hanya satu bulan, nominasi nama untuk calon-calon Kapolri itu akan relatif sama persis dengan yang diajukan oleh Kompolnas untuk proses pencalonan Pak BG. Jadi relatif sama,” kata Andi.@endang