LENSAINDONESIA.COM: Banjir yang melanda Jakarta secara merata, tergolong paling parah dibanding situasi banjir yang melanda Jakarta tahun-tahun sebelumnya. Genangan air sempat terjadi di beberapa daerah strategis dan jalan protokol. Bahkan, Istana Presiden dan Balaikota dan Gedung DPRD DKI Jakarta juga tergenang banjir.
Curah hujan di seluruh wilayah Ibukota dengan intensitas sedang dan tinggi sejak Minggu malam (8/2/2015) hingga Senin (9/2/2015), berimbas pada lumpuhnya aktivitas sebagian warga. Sejumlah ruas jalan banjir.
Baca juga: DPRD DKI Jakarta minta Dinas Kebersihan bersiap antisipasi banjir dan Imlek disambut Jalan KH Abdullah Syafei terputus lagi
Dikonfirmasi, Kepala Dinas Tata Air DKI, Agus Priyono berdalih, banjir di sejumlah gedung pemerintahan tersebut terjadi lantaran hujan terlalu deras, sehingga saluran tak mampu menampung volume air.
“Ya, intensitas hujan memang tinggi. Sehingga terjadi antrian air,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/12/2015).
Saluran yang ada, sambung eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini, pun tak mampu menampung air hujan, maka terjadilah genangan.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menduga, ada pihak-pihak yang sengaja menyabotase sejumlah objek vital itu. Pasalnya, ketika terbangun pukul 02.00, ternyata closed camera television (CCTV) di Masjid Istiqlal tak berfungsi.
“Begitu lihat CCTV Istiqlal connection lost, saya sudah curiga. Ada apa tiba-tiba?” kata Ahok, sapaan akrabnya terpisah.
“Istiqlal itu harus selalu rendah posisinya. Kalau airnya mulai tinggi, buangnya ke sini, ke Tangki, ke Gajah Mada-Hayam Wuruk. Gajah Mada-Hayam Wuruk begitu rendah airnya, Pasar Ikan begitu baik pompanya, kenapa enggak mau ke situ?” sambung dia.
Menurut eks Bupati Belitung Timur ini, tak masuk logika apabila Istana dan Balaikota terendam banjir, lantaran seluruh saluran air di kawasan Pluit dalam kondisi baik dan lancar. Pintu air di Manggarai dan di Istiqlal pun selalu dibuka, agar air mengalir dengan baik. @fatah_sidik
Terpisah, sejarawan JJ Rizal menerangkan seolah membantah dugaan gubernur Ahok bahwa banjir akibat sabotase. Menurutnya, banjir di sebagian wilayah Ibukota merupakan warisan terdahulu, seperti pengikisan daratan bagian Selatan. “Sehingga, Jakarta merupakan dataran yang cukup rendah untuk dialiri wilayah bagian-bagian selatan tersebut.”
Aspek politis, sambungnya, pun memperburuk sistem drainase Jakarta. Pasalnya, pembangunan sistematis yang dilakukan MH Thamrin pada 1918 serta proyek Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT) pada 1940 tak dilanjutkan pemerintah.
“Paska kemerdekaan RI pemerintah disibukkan dengan hal-hal yang bersifat politis. Pembangunan juga terjadi di mana-mana tanpa memperhatikan aspek lingkungan,” tuturnya.
Atas dasar itu, alumnus Universitas Indonesia (UI) ini meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengembalikan fungsi zona hijau dan biru sebagaimana mestinya. Kemudian, mengoptimalkan taman kota dan penyerapan-penyerapan air yang ada. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment