LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat mendukung penuh Plt PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi undangan KPK terkait me-clear-kan pernyataannya secara terbuka menuding ada penyalahgunaan kewenangan dilakukan Abraham Samad sebagai orang nomer satu di KPK, merupakan lembaga supremasi pemberantasan krupsi di tanah air.
Dengan begitu, bisa segera tertuntaskan masalah dugaan bahwa Samad sebagai Ketua KPK bertemu fungsionaris PDIP secara rahasia terkait membicaraan keinginan jadi Cawapres mendapingi Jokowi pada Pilpres 2014.
Baca juga: KPK di-'warning' aset rakyat terancam, jika Jokowi tangani konfliknya dan JNIB: Para elit dan pimpinan partai jangan akrobat politik
“Bertemu dengan internal pengawas KPK, nanti bisa dibentuk oleh KPK, komite etik untuk me-clear-kan dugaan penyalahgunaan pimpinan KPK. Saya kira kehadiran Hasto mendorong KPK segera membentuk komisi etik,” tegas Martin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2015).
Diketahui, Hasto Kristyanto Senin sore ini datang ke K{K untuk memenuhi undangan KPK. Saat bertemu tim pengawas internal KPK, Hasto menyampaikan bukti-bukti pelanggaran etik yang diduga dilakukan AS sebagaimana disampaikan Hasto kepada Komisi III.
Martin mengungkapkan, Komisi III mendukung pembentukan komite etik oleh KPK. Apalagi saat Komisi III bertemu MPR dan PWI di peringatan Hari Pers di Batam, banyak yang menanyakan siapa yang memulai, dan menawarkan Abraham Samad jadi cawapres-nya Jokowi.
“Apakah Abraham Samad yang menawarkan mendatangi Hasto. Atau, Hasto yang ditugaskan menggandeng-gandengkan Abraham Samad untuk menaikkan elektabilitas (PDIP),” jelasnya.
“Abraham Samad (AS) sebagai pimpinan KPK menyalahgunakan kewenangannya. Kalau betul mengurangi hukuman, saya gak tahu, harus ditelusuri, apakah AS yang menawarkan diri, saya cocok jadi Cawapres. Atau sebaliknya, AS dikipas-kipas; kamu pantas jadi Cawapres. Ini penting, ” ungkap Martin.
Sebelumnya, Hasto saat dipanggil Komisi III DPR RI di Senayan, membeberkan dan menuding bahwa AS ketika bertemu dirinya membicarakan tawaran Cawapres mendampingi Capres Jokowi, AS sempat menyinggung membantu meringankan tuntutan kasus korupsi kader PDI Perjuangan. Hasto juga membeberkan pertemuannya dengan AS berikutnya terkait pembatalan tawaran sebagai Cawapres dari PDI P.
Saat itu, AS menuding biang pembatalan adalah Komjen Pol Budi Gunawan. Bahkan, kata Hasto, AS mengakui kesimpulan bahwa biang keladinya Budi Gunawan berdasarkan penyadapan HP. Hasto membeberkan semua ini lantaran AS dianggapnya balas dendam lewat menetapkan Budi Gunawan jadi tersangka (kasus rekening gendut) di saat Presiden Jokowi memutuskan Budi Gunawan jadi calon tunggal Kapolri. @endang
0 comments:
Post a Comment