LENSAINDONESIA.COM: Meski Ujian Nasional (UN) April 2015 sudah dekat, namun Pemerintah belum menerbitkan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk UN. Sikap pemerintah yang dinilai lamban ini, membuat Komisi X DPR RI sangat mengapresiasi langkah tanggap dan sigap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi seluruh Kepala Dinas Kabupatendan/Kota bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyosialisasikan POS UN, meski belum diterbitkan.
Pasalnya, waktu UN sudah semakin dekat. “Lancar dan cukup bagus. Prestasi yang ditunjukkan Jawa Tengah ini harus dipertahankan. Kami melihat semuanya sudah siap,” kata Wakil Ketua Komisi X M. Ridwan Hisjam, saat memimpin Kunjungan Spesifik terkait kesiapan pelaksanaan UN, kemarin (30/1/2015), di Semarang, Jawa Tengah.
Baca juga: UN SMP di Surabaya kacau, siswa banyak yang bingung dan Mendikbud ikuti penanganan kasus "kunci jawaban UN" dijual Rp150 ribu
Sebagai Pimpinan Komisi X yang membidangi Pendidikan, Ridwan yang politisi asal Jawa Timur ini mengharapkan POS segera diterbitkan Pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden, karena pelaksanaan UN sudah mendekat direncanakan April. Pasalnya, POS UN merupakan Peraturan Pemerintah terkait agenda-agenda atau jadwal yang sudah ditetapkan. Karenanya, agar tidak berubah, kalau sampai berubah yang jadi korban pasti anak didik.
Ridwan meyakini anak didik tidak mengerti bahwa ada masa transisi dalam birokrasi. “Birokrasi yang ada ini jangan sampai menghambat jadwal yang sudah ada. Bukan saat pelaksanaannya, tapi yang terpenting prosesnya. Prosesnya ada hal-hal yang harus dipenuhi. Contohnya memutuskan tentang materi, pelaksana percetakan dan distribusi,” jelas Ridwan.
Masalah pelaksana percetakan materi UN, misalnya, Ridwan menyampaikan bahwa Komisi X minta Menteri Pendidikan memperhatikan perusahaan-perusahaan (percetakan) di daerah, agar terjadi pemerataan distribusi ekonomi di masyarakat. Manfaatnya, bukan hanya mengaktifkan pemerataan ekonomi bagi masyaakat di derah-daerah, tapi mengurangi resiko buruk apabila semua materi dicetak di pusat Jakarta.
“Pusat cukup menentukan materinya, tapi pelaksana percetakan dan distribusi serahkan kepada daerah. Pelaksanaan (tahun) yang lalu terdapat permasalahan salah kirim,” tegas Ridwan.
Ridwan yang berpengalaman sebagai pengurus KADIN ini, meminta Kementerian di Pusat harus mendorong Pemerintah Daerah untuk memberdayakan pengusaha-pengusaha di daerah agar memberikan kemudahan dalam proses mencetak materi soal UN. Dengan demikian, pelaksanaan UN juga berdampak ikut mngembangan laju ekonomi di daerah. Tapi, tetap diprioriaskan pengawasan ketat terhadap kerahasiaan soal UN.
“Prosesnya di pusat dan pelaksanaanya di daerah. Tender dilakukan oleh pusat, tetapi pelaksanan percetakan dan distribusi dilaksanakan oleh daerah,” ungkap Ridwan. @dpr.ri/licom
0 comments:
Post a Comment