LENSAINDONESIA.COM: Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy (Romi) mengultimatum kepada seluruh kader, termasuk yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, agar bergabung ke kubunya.
“Kalau muswil selesai dan ada hasil definitif, nanti semua anggota fraksi dipanggil untuk diberikan informasi, ini lho basis legalitas. Kemudian, anda tinggal memilih, mendukung atau tidak,” ujar Romi, sapaan karibnya di sela Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII PPP DKI, kawasan Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2015).
Baca juga: Suara PPP bakal diambil alih PKB dalam Pemilu 2019 dan Haji Lulung minta muswil PPP Jakarta dibatalkan
Apabila Ketua DPW PPP DKI pendukung Muktamar Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung), menolak hasil muswil tersebut, maka DPP PPP kubu Romi akan menjatuhkan sanksi pada enam bulan selanjutnya. Ganjaran pertama yang dijatuhkan adalah memberikan teguran lisan, surat peringatan, dan lalu pemanggilan.
“Kalau enggak (menggubrisnya), kita berhentikan. Sebelumnya, diberhentikan dari posisi strategis di AKD (alat kelengkapan dewan) dan fraksi DPRD DKI. Tapi, kita hindari pemberhentian keanggotaan,” beber bekas ketua Komisi IV DPR ini.
Artinya, jika Haji Lulung menolak bergabung, terancam kehilangan kursi wakil ketua DPRD DKI.
Romi menerangkan, para ‘pembangkang’ diberi tempo setengah tahun untuk mempertimbangkan bergabung dengan pihaknya karena berkeyakinan, “Kalau sudah capai, nantikan juga balik lagi. Itu hanya masalah hidayah saja.”
Kata alumnus Insititut Teknologi Bandung (ITB) ini, cara tersebut dilakukan karena perwujudan dari tema hari lahir (harlah) yang diusung partainya, khususnya menyangkut tentang rekonsiliasi. “Dalam rangka itu, musuh kita atau kontestasi PPP ada di luar, bukan di dalam. Jadi kalau mau gontok-gontokan, di luar, jangan di dalam partai. Jangan dengan sesama
teman kita gontok-gontokan, tapi di luar letoy, enggak ada daya,” jelasnya.
Pada kesempatan sama, Ketua DPW PPP DKI pro Muktamar Surabaya, Djoko Krismisyanto menjabarkan, muswil yang diikuti seluruh pengurus partai dan organisasi sayap se-DKI tersebut tidak bertujuan memilih pemimpin, melainkan formatur yang nantinya bertugas membentuk pengurus.
Djoko berdalih, keputusan tersebut sesuai amanat musyawarah kerja nasional (mukernas) yang digelar belum lama ini. Tujuannya, meredam pragmatisme. Sehingga, dalam membentuk kepengurusan, formatur diamanatkan terlebih dahulu mendata parpol dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menjadi cikal-bakal PPP.
“Misalnya NU (Nahdlatul Ulama), Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia), Persis (Persatuan Islam), Masyumi (Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia), Muslimat, Fatayat. Tapi, tentu dengan porsi proporsional,” ungkapnya.
“Kalau sudah, cari orangnya. NU misalnya, datang ke PWNU DKI. Tanya ke mereka, ada anggota yang siap ditugaskan menjadi pengurus atau tidak. Lalu, untuk kelanjutan, yang pernah menjadi pengurus sebagian dipakai,” lanjutnya. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment