LENSAINDONESIA.COM: Di musim penghujan, luapan Kali Lamong, Jawa Timur menjadi langganan banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Jatim, seperti Gresik dan Surabaya. Untuk mengatasi banjir tahunan itu, Pemerintahan Jatim yang dikendalikan Pakde Karwo –sebutan akrab Soekarwo– janji segera membangun tanggul di sepanjang Kali Lamong.
Rencananya, pembangunan akan dimulai tahun 2015 ini dengan menggunakan sistem multiyears. Sehingga, tidak hanya satu tahun anggaran saja.
Menurut Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Provinsi Jatim, Rudy Novyanto, anggaran diperoleh lewat APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
”Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 904 miliar. Ini proyek multiyears dari APBN dan jumlah ini khusus untuk kontruksi saja,” kata Rudy, Minggu (22/2/2015)
Ia memperkirakan, konstruksi dengan dana multiyears itu bisa selesai sekitar empat tahun. Untuk tahun 2015 ini, katanya, memang ada anggaran dari APBN-P Rp 25 miliar. Anggaran itu akan diprioritaskan untuk wilayah Pandu, Cerme-Gresik khususnya dalam membangun konstruksi rancang beton.
”Jumlah anggaran Rp 25 miliar hanya konstruksi, tanggul tanah dan pintu air, belum termasuk pembebasan lahan. Pemprov dan Pemkab/Pemkot bantu pembebasan lahan serta masalah sosialnya,” ujarnya.
Untuk mendukung melancarkan kegiatan pembangunan Kali Lamong itu, Pemprov Jatim juga berencana menggunakan drone atau pesawat tanpa awak untuk memetakan lahan yang akan dipakai untuk revitalisasi dan normalisasi Kali Lamong. Penggunaan teknologi drone diharapkannya dapat menjadi acuan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan menjadi lebih akurat.
Menurut dia, hal itu dinilai penting, karena tahun 2011 lalu sebenarnya telah dilakukan penetapan lokasi pembebasan lahan untuk tapak tanggul. Namun dalam pelaksanaan di lapangan ternyata didapati fakta lain, yakni mereka yang tinggal di bantaran kali juga punya bukti kepemilikan sehingga minta lahannya ikut dibebaskan juga.
Terkait pembebasan tanah, pihaknya menyatakan bahwa permasalahan pada nilai appraisal, dimana harga per meter lahan mestinya hanya Rp 35 ribu. Tapi warga minta Rp 100 ribu per meter. Karena tingginya harga yang diminta itulah, pembebasan lahan untuk Kali Lamong menjadi berlarut-larut.
”Makanya Pak Gubernur (Soekarwo, red) minta agar diurus lagi, untuk menentukan appraisal baru. Untuk menyikapi hal itu, akhir Februari diharapkan DIPA sudah turun, kemudian tender butuh satu bulan mungkin April mulai dikerjakan,” imbuhnya.
Diketahui, terdapat sekitar 500-650 hektare pembebasan lahan di Gresik (tanggul 240 ha dan bantaran 410 ha), Surabaya di wilayah Pakal-Sumberejo-Hendrosari sudah 90% tanah sudah milik Pemkot, yakni bekas tanah kas desa. @sarifa
0 comments:
Post a Comment