LENSAINDONESIA.COM: DPRD DKI Jakarta batal menggelar rapat pimpinan gabungan terkait hak angket kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hari ini (23/2/2015).
Politikus Kebon Sirih Justru menggelar konsolidasi di ruang Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik. Dalihnya, mengetahui sejauh mana perkembangan hak penyelidikan ke Ahok terkait polemik anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 tersebut.
Baca juga: Ahok minta retribusi PKL dilakukan secara autodebet via Bank DKI dan Lahirkan Jakarta Baru, Ahok lantik 6.506 pejabat baru di Monas
Ketua angket sementara, Jhonny Simanjuntak pun mengklaim, berhasil merangkul Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) untuk mendukung hak itu digulirkan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga memastikan, rapim digelar esok (24/2/2015) dan dilanjutkan paripurna pada lusa (25/2/2015).
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW sekaligus PKB DKI, Hasbiallah Ilyas membantah, bila pihaknya secara kelembagaan mendukung angket tersebut. “Kami tegaskan, belum ada keputusan masalah itu.”
Kalau pun ada dua anggota Fraksi PKB (FPKB) DPRD DKI, Abdul Aziz dan Sudirman menandatangani angket, Hasbi menjelaskan, ini sikap pribadi, tak mewakili keputusan fraksi ataupun partai. “Kami juga tak akan berikan sanki ke mereka.”
Sementara itu, Ahok mengaku santai dengan bergulirnya angket tersebut. Bahkan, telah didukung lebih dari 3/4 anggota dewan. “Enggak apa-apa. Silakan saja,” katanya.
Eks bupati Belitung Timur ini kemudian berencana mengirimkan surat ke dewan untuk meminta persetujuan mengenai penemuan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) DKI, dimana ada anggaran siluman berturut-turut selama dua tahun yang dimainkan oknum DPRD.
“Makanya, dari suluman itu, kita mau buat e-budgeting. Itu saja yang kita lakukan,” tandas Ahok. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment