Lion Air dicurigai sekarat, Pertamina diminta jangan gerojok hutang

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Bersatu (FSP) BUMN FX Arief Poyuono mempertanyakan

PT. Angkasa Pura 2 yang merupakan perusahaan BUMN, menanggung kompensasi para penumpang Lion Air yang dirugikan skandal delay. Artinya, Angkasa Pura menggunakan uang negara untuk beban kesalahan pihak swasta.

“Merupakan keputusan yang salah dan bisa dianggap melanggar prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan perusahaan BUMN. Posisi PT Angkasa Pura 2 hanya pengelola bandara udara, dan penumpang yang mengunakan bandara

adalah konsumen Lion Air,” tegas Poyuono, Minggu (22/2/15).

Baca juga: Kompensasi inilah yang harus diberikan Lion Air saat delay dan Mulai sore ini, Lion Air batalkan seluruh penerbangan

Posisi PT Angkasa Pura 2 terhadap konsumen jasa penerbangan hanyalah memberikan jasa pengunaan fasilitas check in, ruang tunggu saat boarding, transist dan fasilitas boarding dan kedatangan pesawat.

“Sungguh aneh dan tidak ada di negara mana pun, operator bandara udara menanggung kompensasi refund ticket pesawat dari perusahaan jasa penerbangan. Apalagi, jumlahnya melebihi airport tax yang dikenakan pada penumpang yang menggunakan maskapai penerbangan,” tandasnya lagi.

FSP BUMN, menurutnya, patut curiga pembayaran refund ticket dan kompensasi penumpang Lion Air karena kekacauan manajemen penerbangan Lion Air itu akibat ada tekanan dari pemilik Lion Air, Rusdi Kirana yang saat ini menjabat Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Pemerintahan Jokowi-JK. “Sehingga, memaksa PT Angkasa Pura 2 membayarkan kompensasi penumpang maskapai milik Rusdi Kirana,” tandas Poyuono.

Meski berdalih pembayaran kompensasi akan ditagihkan kepada Lion Air, ditegaskan elit DPP Partai Gerindra ini, PT Angkasa Pura sudah mengalami lost opportunity dari pengunaan dana Untuk kompensasi penumpang LION Air.

“Semua Direksi PT Angkasa Pura harus dicopot karena sudah melanggar kehati-hatian dalam pengunaan dana perusahaan BUMN dengan sembrono,” tegasnya.

Dengan ketidakmampuan Lion Air membayar refund ticket airport, menurut Poyuono, patut dicurigai jangan-jangan tagihan Airport Service Kepada PT Angkasa Pura juga menunggak. “Hal ini berpotensi terhadap kerugian PT. Angkasa Pura 2,” ungkapnya .

Pembayaran dilakukan PT Angkasa Pura itu, diungkapkan Poyuono, seperti bukti ketidakmampuan Lion Air membayar refund ticket penumpang.

“FSP BUMN Bersatu memperingatkan PT Pertamina jangan memberikan hutang pengisian Fuel Pesawat. Karena ditakutkan keuangan PT LIon Air sedang sekarat atau bleeding akibat nilai kurs dollar terhadap rupiah yang makin tinggi,” ungkap petinggi Gerindra ini, minta Pertamina menghentikan menggerojok hutang karena menyedot keuangan negara.

Sementara itu, lanjutnya lagi, “Lion Air harus membayar kredit Pembelian Pesawat dengan US Dollar. Sedang, ticket Lion air dijual dengan harga murah dalam rupiah pada satu bulan terakhir adalah weak season bagi maskapai jasa penerbangan.”

Ditegaskannya, dengan keadaan Keuangan Lion Air yang bleeding karena tidak sanggup bayar refund ticket penumpang itu sangat membahayakan keselamatan penerbangan. “Sebab, cost maintenance reserve, yaitu biaya yang dicadangkan untuk perawatan pesawat jangan-jangan juga tidak tersedia.”

Karena itu, lanjutnya, Menteri Perhubungan harus menstop Untuk Sementara Izin tentang Lion Air agar konsumen dan PT Angkasa Pura serta Pertamina tidak dirugikan Lion Air.

Pimpinan FSP BUMN ini juga mendesak DPR harus meminta pertanggungjawaban PT Angkasa Pura akibat menalangi refund Tiket Lion Air yang menyalahi aturan bisnis penerbangan.

“DPR Harus membentuk Tim investigasi apakah ada tekanan terhadap PT Angkasa Pura 2 oleh owner Lion Air yang menjadi Salah satu anggota watimpres. @licom_09