LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam mendesak Pemerintahan Jokowi-JK segera membentuk Badan Eksekutif yang tugasnya melaksanakan agenda sosialisasi jiwa berkebangsaan yang dilandasi ideologi Pancasila, UUD 1945, dan karakter ke-Bhinekatunggalika-an NKRI.
“Agar masyarakat Indonesia kembali pada jati diri sebagai masyarakat yang beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Pancasilais, red) yang digali dari Bumi Nusantara, yaitu agama, adat istiadat, budaya, kondisi internal, dan eksternal,” kata Ridwan Hisjam, yang komisinya juga membidangi sektor kebudayaan dan Pendidikan, kepada LICOM, Minggu malam (22/12015).
Baca juga: Wakil Ketua X DPR RI dialog 'Budaya di Tepi Jurang' di Malang dan Ridwan Hisjam galau MEA, ingatkan Menteri Anies jangan "mencla-mecle"
Sebagai legislator yang juga dalam kapasitasnya sebagai anggota MPR RI, Ridwan Hisyam –saat Pemilu lalu memopulerkan sebutan RH– membuktikan bahwa masyarakat menghadapi arus besar global, sangat membutuhkan adanya sosialisasi itu.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) termasuk wilayah malang, Jawa Timur ini juga mengakui dirinya sangat memahami kepentingan itu setelah menjadi narasumber sosialisasi empat pilar itu selama dua hari, 20 dan 21 Februari 2015 di Malang Raya, di tengah gaduh politik intenasional menghadapi tekanan Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan pelecehan di Kedubes RI di Brazil terkait Pemerintah RI menegakkan kedaulatan negara terkait pelaksanaan vonis hukuman mati terpidana kejahatan narkoba yang dilakukan warga negara Australia dan Brazil.
Sosialisasi itu dilakukannya bersama KPUD setempat dan peneliti dari RH Center Malang, Errik Setyatmiko. Berdasarkan kajiannya, Ridwan mengatakan, Badan Eksekutif yang dibentuk pemerintah nantinya harus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyakarat Indonesia dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota secara bertahap.
“Sehingga, tahun 2020, Rakyat Indonesia sudah siap menghadapi meledaknya jumlah penduduk dan tantangan arus besar global yang semakin berat. Dengan begitu, Indonesia mendapatkan bonus demografi yangrakyatnya sangat Pancasilais” katanya.
Ridwan menambahkan, selama dirinya berdialog sebagai narasumber sosialisasi, mayoritas peserta yang dari kalangan intelektual ingin agar ada Amandemen UUD 1945 yang kelima kali untuk mengembalikan NKRI pada jalur sesuai dengan ideologi pancasila. Sebab, masih ada pasal-pasal di UUD 1945 yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, banyak Undang Undang (UU) dihasilkan DPR dan Pemerintah yang keluar dari cita-cita bangsa.
“Ini yang memang mengarah Indonesia menjadi negara neolib (neoliberalisme), dan ekonomi tidak lagi berdasarkan kekuatan rakyat,” kata Ridwan.
Bahkan, tambahnya, aspirasi dari bawah itu juga ada yang menginginkan agar MPR RI bersidang untuk membuat Ketetapan MPR RI kembali ke UUD 1945 yang Asli dengan membatasi masa jabatan Presiden. @licom_09
0 comments:
Post a Comment