Di Surabaya, Politisi PPP MPR patuhi desakan mundur nyalon hakim MK

LENSAINDONESIA.COM: Desakan Pimpinan Fraksi PPP MPR RI Irgan Chairul Mahfidz minta anggotanya, Ahmad Dimyati Natakusumah untuk mengurungkan langkah mencalonkan sebagai hakim Konstitusi di MK, tidak main-main. Sikap serius elit PPP itu ditunjukkan secara terbuka dengan menggelar jumpa pers di Press Room Gedung DPR, Senayan, Selasa siang (04/03/14).

Akibat desakan secara terbuka, praktis mengundang persepsi bahwa ada keretakan di tubuh internal Fraksi PPP di MPR RI terkait niat Ahmad Dimyati, politisi asal Tangerang Jawa Barat itu. Semestinya masalah internal ini tidak perlu keluar. Karena disampaikan secara terbuka, tentu mengundang tanda tanya.

Baca juga: PPP di MPR "retak", politikus Dimyati nekad nyalon hakim MK dan Suryadharma Ali minta Dimyati Natakusumah tak menjadi Hakim MK

Ahmad Dimyati ketika Irgan menggelar jumpa pers mendesak dirinya ini, kebetulan sedang berada di Surabaya. Dimyati tidak mengetahui kalau pimpinan fraksinya mengumumkan secara terbuka lewat jumpa pers terkait larangan dirinya maju Calon Hakim MK.

“Saya sedang di Surabaya. Sekembali dari Surabaya sore ini, saya akan buatkan surat secara tertulis,” jelas Dimyati ketika dihubungi via telepon genggam.

Selanjutnya, dia menanggapi dengan kepala dingin desakan resmi dari pimpinan fraksi PPP MPR, agar tidak meneruskan maju jadi calon Hakim MK. Dimyati mengaku bisa menerima.

“Saya manut dan patuhi keputusan tersebut. Karena memang tugas mengkaji ketatanegaraan

lebih besar dan luas dibanding jadi Hakim Mahkamah Kositusi (MK),” kata Dimyati Natakusumah Saat dihubungi Licom, Jakarta, Selasa (04/03/2014).

Seperti diketahui, Irgan lewat surat resminya, melarang Dimyati maju jadi calon hakim MK. Alasannya, Dimyati sebagai anggota fraksi PPP MPR dianggap punya tanggungjawab lebih penting menjadi anggota tim kajian ketatanegaraan.

Lebih lanjut, disinggung soal sikap pimpinan faksinya itu, Dimyati menjawab, “Saya loyal dengan ketua umum dan fraksi PPP,” kata Dimyati.

Selain itu, kata Dimyati, walaupun hak konstitusional ada, tapi harus beretika dalam berpolitik. “Maka, saya patuh dan manut atas keputusan partai,” tandasnya. @endang