LENSAINDONESIA.COM: Kepala Suku Dinas Kebersihan Administrasi Jakarta Timur Apul Silalahi mengakui Pekerja Harian Lepas (PHL) di wilayah Jakarta Timur diperiksa Inspektorat DKI Jakarta.
“Jumlah Pekerja Lepas (PL) Timur 630 orang. Diperiksa oleh Infektorat DKI Jakarta, dengan mengadakan Apel, dan dicek satu-persatu, dan mengecek absennya ternyata hadir semua,” kata Apul kepada LICOM, Jakarta, Senin (24/03/2014).
Baca juga: Jakarta Selatan bantah ada pemotongan upah petugas kebersihan dan DPRD DKI ungkap kongkalikong tak masuknya anggaran 200 truk sampah
Tugas dan fungsi para Pekerja lepas itu berbagai jenis. Selain tukang sapAda supir, kru, tukang sapu jalan, montir, dan ini langsung diabsen satu persatu oleh Insfektorat DKI Jakarta.
“Yang mendata dari Infektorat DKI Jakarta yakni Pak Saur, dan Pak Agus, semua lengkap pekerja lepas,” kata Apul.
Dia juga mengakui pekerja lepas sebagi ujung tombak Sudin Kebersihan Jakarta Ttimur di lapangan, baik sebagai kru hususnya, karena rata-rata mengharapkan bisa diangkat PNS hingga nantinya dapat pensiun.
“Di musim banjir memang para pekerja PL ini sangat membantu. Terutama di titik banjir Kampung Pulo, Kampung Melayu, Kramat Djati, dan Kali Bata,” tandas Apul.
Disinggung soal pemotongan upah para pekerja lepas atau buruh lepas itu di dinasnya, Apul menepis bahwa dipastikan tidak ada. Soal kenapa terlambat sampai tiga bulan, menurutnya, karena saat itu masa transisi membayar upah pekerja lepas secara manual. Sekarang, melalaui Bank DKI Jakarta.
“Pada saat itu transisi. Tadinya manual, sekarang melalui Bank DKI, persiapan buku tabungan, KTP, mendaftar ke Bank DKI. Jumlahnya sekitar 630 orang. Nah, disitulah menjadi terlambat untuk upah PL,” ujar Apul.
Kasudin ini tidak menyinggung bagaimana nasib sulit 630 orang di dinasnya akibat keterlambatan upah sampai tiga bulan. Mereka kelabakan untuk bisa menanggung biaya hidup keluarganya sehari-hari. Sebab, besar upah harian saja terbilang tidak cukup bagi yang menanggung anak sekolah, belum lagi ada keluhan “disunat”, dan masih dihadapkan tidak terima upah sampai tiga bulan.
Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengaku sudah mengetahui tentang banyaknya gaji Pekerja Harian Lepas (PHL) kebersihan yang dipotong. Ahok menegaskan Dinas Kebersihan melakukan praktek perbudakan. Menurut Ahok, para pekerja kebersihan itu biasanya gajinya dipotong perusahaan outsourcing dan oknum Dinas Kebersihan. Sehingga banyak sekali petugas kebersihan yang gajinya di bawah Upah Minimum Provinsi. @endang
0 comments:
Post a Comment