lENSAINDONESIA.COM: Kalimantan kembali menjadi tempat kampanye Partai Hanura. Kelemahan Kalimantan pun jadi obyek “marketing politik”. Provinsi penghasil “full” sumber energi batu bara ini, dipertanyakan juru kampanye Hanura, Hary Tanoesoedibjo (HT), kenapa harus impor listrik untuk memenuhi kebutuhan energi.
”Kita semua tahu bahwa batubara adalah sumber energi, seperti listrik. Sayangnya, listrik di Kalimantan masih impor dari Malaysia,” kata HT, Cawapres Hanura di Balikpapan Tennis Stadium, Kalimantan Timur, Senin (24/3/14).
Baca juga: Hary Tanoesoedibjo himbau bentuk bank khusus UMKM dan Hary Tanoesoedibjo bagi-bagi duit pada 250 ibu-ibu Tangsel
Saat ini, Indonesia akan mengimpor listrik dari Serawak sekitar 50 MW dalam tahap awal. Kemudian, impor naik bertahap menjadi 200 MW dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Padahal, Kalimantan adalah penyuplai batubara untuk kebutuhan listrik di Indonesia. Tahun lalu, konsumsi batubara PLN yang diperkirakan sebesar 57 juta ton, Kalimantan menyuplai sekitar 50 juta ton. Sisanya dari Sumatera 7 juta ton.
Cawapres Hanura ini di hadapan ribuan massa kampanye, dia menegaskan bahwa Indonesia harus menentukan sikap atas seluruh potensi alam yang dimiliki. Salah satu masalah besar Indonesia saat ini, adalah belum mampu memaksimalkan potensi yang ada.
Kondisi ini adalah realitas Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam. Hal ini, kata HT, yang menjadi landasan pikir Hanura untuk memaksimalkan kembali potensi sumber daya alam melalui upaya regulasi dan kebijakan baik di eksekutif maupun legislatif nantinya.
Terkait kerjasama berupa konsensi pertambangan dan Migas yang sudah ada saat ini, menurut HT,
yang perlu dilakukan pemerintah ke depan adalah mengkaji kontrak-kontrak Migas dan tambang yang tidak seimbang.
“Asasnya harus fairness, keadilan. Duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, tidak ada yang dirugikan. Yang penting bagaimana kehidupan rakyat sejahtera, dan hak-hak rakyat tetap terjaga,” tegas bos Grup MNC ini.
Sekretaris Bapilu Partai Hanura, Ahmad Rofiq menambahkan, ke depan pemerintah tidak boleh terlalu berorientasi ekspor. Artinya, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, bukan negara lain.
Hanura, lanjut Ahmad Rofiq, berkomitmen menata kembali seluruh potensi alam yang ada di Indonesia. Sehingga bisa menyejahterakan masyarakatnya hingga ke lapisan yang paling bawah.
”Potensi kita cukup untuk memandirikan pengelolaan sumber daya alam. Sekarang, tergantung keseriusan untuk membenahi sektor sumber daya alam ini,” pungkasnya.@firdausi
0 comments:
Post a Comment