KPU harus tanggungjawab 1,6juta kartu suara rusak, bisa kisruh!

LENSAINDONESIA.COM: Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, keamanan dan HAM, mencemaskan kinerja logistik KPU yang masih ada masalah besar menjelang Pemilu 9 April tinggal dua pekan. Pasalnya, ditemukan sekitar 1,6 juta surat suara rusak di seluruh Indonesia.

“Itu menunjukkan sistem pengawasan mutu KPU terhadap pengadaan surat suara sangat lemah. Kinerja kontrol kualitasnya lemah,” kata Sarifuddin Suding kepada LICOM di Gedung DPR RI, Senin (24/3/14).

Baca juga: Lima ratus surat suara Dapil 3 Pacitan, terukar ke Dapil 2 Madiun dan KPU Kabupaten Madiun, belum hitung surat suara rusak

Ketua Fraksi Hanura DPR ini membeberkan, masalah surat suara rusak itu, yang lebih memprihatinkan ada yang sudah tercoblos. Ini menunjukkan minimnya pengawasan KPU terhadap perusahaan pemenang tender pengadaan surat suara. Hal ini juga rawan dipermainkan dan memantik praktik kecurangan.

“KPU harus melakukan pemeriksaan ketat pada perusahaan yang mencetak surat suara. Jika ditemukan adanya permainan atau menguntungkan pihak tertentu, maka perusahaan percetakan harus dituntut pertanggungjawabannya dan diberi sanksi berat,” tegas Sudding, yang mengkahwatirkan jika tidak segera diatasasi bisa memancing kisruh.

Kerusakan suara itu diyakini Sudding tak hanya mencakup 19 kota yang sudah dipublikasikan media, tapi juga masih ditemukan di Jakarta, Poso, Nias, Badung (Bali), Sragen dan Kendal (Jawa Tengah).

“Saya yakin surat suara yang rusak itu lebih dari 2 juta dan meliputi lebih banyak lagi daerah di Indonesia, ” jelasnya.

Sudding mendesak agar KPU dan Bawaslu tidak mengecilkan arti suara rusak. Lembaga negara itu juga harus bisa memberi jaminan bahwa surat suara pengganti bermutu baik, dan sampai di tujuan dalam kondisi aman dan utuh, sesuai dengan kualitas dan jumlah yang diminta.

KPU juga diminta untuk surat suara pengganti tiba di daerah pemilihan tepat waktu. “Komisioner KPU bilang bahwa jumlah surat suara yang rusak hanya 0,25 persen atau dibawah 1 persen. Jangan mengecilkan arti 0,25 persen surat suara bagi negara demokrasi dan besar seperti Indonesia,” pungkas Sudding.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Arief Budiman pada Senin ini mengatakan kepada wartawan bahwa jumlah surat suara yang rusak tidak sampai 1 persen. Kerusakan itu menurut Arief karena sobek atau terkena tinta bahkan tercoblos. Kerusakan ini membuat beberapa daerah kekurangan surat suara. @firdausi