Thursday, November 6, 2014

Ahok undang Ketua KPK, ‘tagih’ bawahan lapor harta kekayaan

Ahok undang Ketua KPK, ‘tagih’ bawahan lapor harta kekayaan




LENSAINDONESIA.COM: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengapresiasi keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), karena mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan ibu kota melaporkan harta kekayaannya ke komisi antirasuah.


“Pak Ahok bagus, ya. Dia melakukan perluasan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sampai pejabat eselon IV. Biasanya kan kewajiban itu sampai eselon II,” katanya di Balai Kota, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).


Baca juga: Ahok 'cuek' pelantikannya dihambat DPRD, Jokowi janji bisa di Istana dan Ahok pasang badan rebut Sea World Indonesia: Bandel banget Lippo Group


Meski demikian, mantan pengacara asal Makassar ini menjawab diplomatis ketika ditanya apakah sudah semua PNS DKI yang menyerahkan LHKPN.


“Sementara lagi diproses,” kilah Samad.


Ketua KPK ini menghadiri undangan Plt Gubernur DKI Jakarta Ahok untuk memberikan arahan kepada seluruh pejabat jajaran Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota. Kehadiran Ketua KPK ini, agaknya cukup membuat ciut nyali pejabat di lingkungan Pemprov DKI jika akan main-main dengan anggaran APBD.


Tidak cuma itu. Pantauan Licom, mereka kasak-kusuk akan semakin dituntut disiplin keras. Bahkan, mereka tidak lagi bisa sembrono jika Gubernur Ahok sudah dilantik menjadi Gubernur secara sah untuk melanjutkan sisa tahun periode Presiden Jokowi.


Sebelumnya, Ahok memang mengatakan, PNS DKI hingga eselon IV wajib menyetor LHKPN ke KPK, agar meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta.


“Termasuk NPWP untuk pajaknya, semua (wajib dilaporkan). Kami tekankan mulai tahun depan (kebijakan diberlakukan),” katanya di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Kamis (30/10/2014).


Untuk merealisasikan rencananya tersebut, mantan politikus Gerinda itu telah menyambangi Gedung KPK untuk berdiskusi dan membahas peraturan terkait.


“Kalau enggak mau lapor (harta kekayaan), pecat saja. Kami ingin mesurvei gaya hidup pejabat DKI. Kalau kepalanya lurus, ya.. bawahnya enggak berani untuk enggak lurus. Itu kesimpulan saya,” pungkas Ahok. @fatah_sidiq


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

0 comments:

Post a Comment