LENSAINDONESIA.COM: Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama mewacanakan pemilihan direktur utama (dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini untuk mengamankan aset warga Jakarta agar tidak digerogoti pejabat bermental korup.
Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja kepada LICOM, mengatakan, hal tersebut diwacanakan Ahok -sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama– saat mendatangi kantornya pekan lalu (31/10/2014), untuk berkonsultasi tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya.
Baca juga: Wow! Ada dana misterius Rp3,5 Triliun, Ahok serahkan KPK ngusut dan Jumlah PNS DKI Jakarta empat kali PNS Manila, biang mental benalu
“Itu (seleksi dirut BUMD DKI melibatkan KPK) sudah terpikirkan oleh Pak Ahok waktu berkonsultasi tentang Dharma Jaya,” kata Adnan.
Mantan sekretaris jenderal Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini optimistis, wacana tersebut bukan isapan jempol. Sebab, Ahok mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) Jakarta eselon IV atau posisinya tak sestrategis dirut BUMD untuk melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) ke KPK.
“Eselon IV atau setingkat lurah saja diwajibkan melaporkan LHKPN. Apalagi, setingkat BUMD,” yakinnya.
Meski demikian, Adnan berharap, KPK nantinya diberi waktu lebih panjang untuk menguji integritas dan rekam jejak nama-nama calon dirut BUMD Jakarta. Sehingga, penilaian yang diberikan komisi antirasuah lebih berbobot dibandingkan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetorkan nama-nama calon menterinya, karena waktunya lebih singkat.
“Saat melaporkan nama-namanya (calon Dirut BUMD), nanti kita (KPK) tinggal cek, apa ada pengaruh masuk ke calon-calon itu atau tidak dan sebagainya. Waktu yang ideal sekitar satu bulan. Itu akan lebih mendalam dari seleksi menteri, karena waktunya singkat,” bebernya.
Di sisi lain, Adnan berharap, langkah tersebut diikuti kepala daerah lainnya. Apalagi, alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini mengatakan, saat menggelar kampanye, para kepala daerah itu berkomitmen untuk memberantas korupsi.
“Jadi begini, sebenarnya ketika mereka (kepala daerah) berkampanye, semuanya berkomitmen memberantas korupsi. Karena waktu itu, saya yang briefing calon gubernur, bupati/walikota. Jadi, kalau memang mereka mau mendukung, itu bisa,” tandasnya. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment