Angkat AM Prasetyo jadi jaksa Agung, Presiden Jokowi abaikan masukan

LENSAINDONESIA.COM: Keputusan Presiden Jokowi mengangkat Jaksa Agung dari kalangan politisi dinilai telah mengabaikan masukan rakyat. Pasalnya, jauh-jauh hari presiden telah diingatkan untuk tidak memilih Jaksa Agung dari kalangan politisi.

Demikian disampaikan Peneliti pada Divisi Kajian Hukum Tatanegara SIGMA, M Imam Nasef, dalam keterangan persnya di Jakarta. “Akan tetapi, masukan itu seperti tidak diindahkan Presiden Jokowi,” ujar Nasef, Jumat (21/11/2014).

Baca juga: Wapres JK tak keberatan Jaksa Agung berasal dari parpol dan Ini usulan Jaksa se-Indonesia kepada Presiden Jokowi

Dilantiknya AM Prasetyo yang notabenenya adalah politisi Nasdem, dinilai bisa menggerus ekspektasi publik akan hadirnya wajah baru penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi Kejaksaan RI. “Memang bukan tidak mungkin Pak AM Prasetyo mampu bersikap profesional dan independen. Akan tetapi, itu bukanlah hal yang mudah bagi seorang politisi aktif,” jelasnnya.

Selain itu dijelaskan, secara yuridis status AM Prasetyo saat ini masih rangkap jabatan karena Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian yang bersangkutan dari DPR belum diterbitkan Presiden. “Sampai saat ini secara de jure Pak AM Prasetyo belum resmi berhenti dari DPR dan hal itu dianggap melanggar ketentuan Pasal 21 huruf a UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dengan diangkatnya beliau menjadi Jaksa Agung, Presiden Jokowi semacam menaruh bara dalam sekam,” tpungkas Nasef. @yuanto