LENSAINDONESIA.COM: DPRD DKI Jakarta meski sudah dilantik dua bulan lebih, namun belum juga membentuk komposisi AKD (Alat Kelengkapan DPRD). Akibatnya, jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dibuat galau lantaran program-programnya terhambat. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI berharap DPRD segera membentuk AKD ini. Sebab, waktunya sangat mendesak untuk menyusun program dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
“Lebih cepat lebih baik. Itu saja harapan kita sekarang,” kata Kepala Bappeda DKI, Andi Baso Mappapoleonro di balai kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014).
Baca juga: Gawat! KMP DPRD Jakarta ciptakan skenario borong jabatan mirip DPR dan Amankan aset warga Jakarta, KPK dilibatkan seleksi pejabat Dirut BUMD
Diketahui, sejak dilantik akhir Agustus 2014, anggota DPRD Jakarta seperti makan “gaji buta”. Pasalnya, belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD DKI Jakarta, praktis program kegiatan para anggota wakil rakyat di ibu kota NKRI itu belum bisa berjalan seperti DPRD di provinsi-provinsi lain. Semua ini akibat perseteruan dua kubu antara KMP dan KIH terkait perebutan jumlah kursi jabatan di AKD. Dan, ujung-ujungnya terkait tarik ulur pelantikan Plt Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terdiri PDIP, Hanura, NasDem, dan PKB dan Koalisi Merah Putih (KMP) beranggotakan Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.
Ditanya soal pertikaian di DPRD, Andi mengatakan, Bappeda DKI tidak ikut campur. “Pokoknya, kita cuma berharap itu saja. Yang lain, menjadi urusan mereka,” jelasnya.
Pernyataan serupa juga diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI, Saefullah. Pasalnya, pembahasan anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 perlu dibahas dengan komisi dan badan anggaran (Banggar) DPRD.
“Tanpa AKD, rancangan anggaran 2015 tidak bisa dibahas. Pengesahan RAPBD DKI 2015 bisa molor,” katanya mengingatkan.
Pemprov DKI, kata dia, sudah menyerahkan draf KUA-PPAS ke DPRD beberapa waktu lalu. Sehingga, kini tinggal pembahasan anggaran di tiap komisi terkait bersama empat asisten yang membidangi masalah pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta pembangunan dan lingkungan hidup.
“Sampai kapan kita menunggu? Saya berharap, pembentukan alat kelengkapan dewan ini tidak terlalu lama,” kata Saefullah. Rupanya, pejabat ini tak ubahnya para pejabat eselon Pemprov DKI lainnya seperti menahan kesal akibat pekerja melayani publik digantung kelakuan DPRD Jakarta hingga bikin stress banyak pihak. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment