LENSAINDONESIA.COM: Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta mendukung usulan sosok Deputi Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, Sarwo Handayani sebagai pendamping Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam menjalankan tugasnya memimpin DKI.
Ketua KMP DKI, M Taufik mengatakan, Wakil Gubernur (Wagub) selayaknya tak diberikan kepada politikus, karena dapat menghambat kinerja pemerintah daerah (Pemda) yang berakhir 2017 mendatang.
Baca juga: Wakil Ahok sebaiknya paham persoalan Ibu kota dan Pendamping Ahok harus kalem dan santun
“Orang partai akan sulit beradaptasi dengan birokrasi,” kata Taufik saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/11/2014).
Menurut ketua DPD Gerindra Jakarta ini, sosok Sarwo Handayani, adalah birokrat yang cerdas dan berprestasi. Selain itu, pejabat yang akrab disapa Yani ini dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik dengan internal eksekutif maupun legislatif.
“Kalau Yani jadi wagub, saya yakin hubungan eksekutif dan legislatif bisa diperbaiki,” sesumbar Taufik.
Dukungan KMP yang beranggotakan Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini menunjukkan, mereka menolak usulan wagub untuk Boy Sadikin yang saat ini menjabat Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI. Putra mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin yang didukung PDIP itu merupakan calon wagub terkuat, selain Yani.
Diketahui, kursi Wagub DKI Jakarta kini tengah lowong, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ahok sebagai gubernur di Istana Negara, 19 November lalu. Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Ahok wajib menyetorkan nama wagub maksimal 15 hari setelah dilantik menjadi gubernur. Merujuk Pasal 168 ayat 1 poin C Perppu itu, Jakarta bisa memiliki dua wagub.@fatah_sidik***
0 comments:
Post a Comment