Margarito saran Jokowi tangguhkan program ‘kartu sakti’

LENSAINDONESIA.COM: Pakar Hukun Tata Negara, Margarito Kamis menyarankan kepada Presiden Joko Widodo menangguhkan sementara terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahterah (KKS).

Pasalnya, setiap program yang menggunaan anggaran dari APBN harus tercantum dalam nomenklatur, sehingga bisa dipertanggung jawabkan.

Baca juga: Fahri Hamzah anggap Kartu Indonesia Pintar bukan barang Baru dan Fadli Zon ingatkan Jokowi, pelaksanaan 'kartu sakti' jangan tabrak UU

“Jadi begini, bahwa dia tidak ‘base on APBN’, iya. Bahwa itu jadi semacam policy-nya dia (Jokowi), Tapi, dia kan bersumpah menjalankan pemerintahan ini berdasarkan UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka menurut saya sebaiknya 3 kartu itu ditangguhkan. Dibereskan dulu tatanan hukumnya, baru dilanjutkan programnya,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (06/11/2014).

Margarito menilai, program tiga ‘kartu karni’ tersebut merupakan terobosan Jokowi, namun tidak bersifat darurat dalam pelaksanaannya. Sehingga, kata Margarito, tidak ada alasan untuk Jokowi menggunakan anggaran tanpa nomenklatur yang jelas.

“Toh soal ini sifatnya gak darurat atau mendesak. Jadi tidak ada alasan untuk menggunakan keuangan negara, tanpa nomenklatur jelas di dalam APBN,” jelasnya.

Kendati demikian, ia meyakini bahwa niat Jokowi melakukan peluncuran 3 kartu tersebut didasarkan pada niatan yang baik. Namun, niat baik harus dibarengi dengan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan programnya agar tidak menimbulkan masaah di kemudian hari.

“Saya tau tujuannya baik, semua orang suka barangkali, tetapi sekali lagi ini bukan hal yang bersifat darurat. Dan karena tidak darurat maka dia menjadi urusan pemerintahan biasa saja, dan karena itu dia mesti ‘based on legal’. Dia harus ada nomenklaturnya di dalam APBN,” punglasnya.@yuanto