LENSAINDONESIA.COM: Peneliti pada Divisi Kajian Hukum dan Politik Ketanegaraan dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) M. Imam Nasef menilai, putusan pengadilan yang inkracht (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) atas gugatan kubu Suryadharma Ali (SDA) terhadap Surat Keputusan (SK) Menkumham bisa menjadi pemutus konflik, sekaligus menjadi instrumen rekonsiliatif di internal PPP.
Hal itu, karena dengan adanya putusan pengadilan, maka hanya akan ada satu kepengurusan yang sah di PPP.
Baca juga: Pasca KIH dan KMP damai, DPR tinggal tunggu PPP selesaikan dualismenya dan Gandeng kubu Romi, PPP versi Muktamar Jakarta kenalkan petinggi DPP
“Sehingga, dua kubu yang sekarang masih berseteru nantinya hanya akan memiliki dua pilihan. Yaitu, bergabung dengan kepengurusan yang sah berdasarkan putusan pengadilan atau mengundurkan diri dari PPP,” terang Nasef di Jakarta, Senin (10/11/2014). Artinya, ngapain sesama kader saling jegal terus atau saling ‘mematikan’ karier politik.
Di sisi lain, Nasef memandang, ada peluang Islah yang bisa ditempuh dari kubu SDA dan Romahurmuziy (Romi) dalam putusan sela pengadilan.
“Kalau upaya Islah dianggap masih dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, maka ada baiknya dilakukan sebelum putusan pengadilan yang inkracht itu dibacakan,” jelasnya.
Upaya konsolidasi internal tersebut, menurut Nasef, jauh lebih baik dalama membesarkan partai. “Hal itu akan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi penguatan PPP. Sebab, kalau sudah ada putusan yang inkracht, maka pihak yang kalah secara psikologis pasti akan merasa ‘sungkan’ untuk bergabung ke pihak yang menang. Padahal, PPP akan lebih kuat kalau dua kubu itu bersatu,” tuturnya.
Keluarnya putusan sela atas permohonan provisi kubu SDA oleh PTUN Jakarta yang menangguhkan berlakunya SK Menkumham tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP itu, lanjut Nasef, merupakan momentum yang tepat untuk dilakukannya kembali upaya-upaya islah yang lebih serius jika itu dirasa masih relevan. @yuanto
0 comments:
Post a Comment