Sunday, November 9, 2014

Aneh? Sekjen DPP Golkar tidak tahu kabar KIH dan KMP akhiri dualisme

Aneh? Sekjen DPP Golkar tidak tahu kabar KIH dan KMP akhiri dualisme




LENSAINDONESIA.COM: Kabar KIH dan KPM akan mengakhiri persetruan di parlemen hingga muncul dualisme kepemimpinan DPR RI, menggembirakan banyak pihak. Tapi, anehnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Tantowi Yahya tidak mengetahui, bila Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah-Putih (KMP) akan islah atau kesepakatan mengakhiri dualisme, malam ini (9/11/2014).


“Kata siapa? Belum tahu,” ungkapnya saat dikonfirmasi.


Baca juga: Fahri sindir DPR tandingan: di Istana pun tidak ada presiden tandingan dan Dibantah, sebagian anggota dewan dari KIH belum gajian karena kisruh


Sebelumnya, di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung mengungkapkan, akan ada kesepakatan damai antara KIH dan KMP sore ini.


Salah satu isi kesempatan tersebut adalah diakomodasinya permintaan terkait alat kelengkapan dewan yang diajukan KIH yang beranggotakan PDIP, NasDem, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) –versi Muktamar Surabaya di bawah pimpinan Ketua Umum DPPP PPP Romahurmuziy.


Di sisi lain, Ketua DPP Gerindra, Desmon Mahesa, anggta fraksi Gerindra, mengatakan, pihaknya menunggu kepastian Ketua Presidium KMP yang juga Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie.


Menyangkut ini, Tantowi menerangkan, Ketumnya, Aburizal Bakrie hingga kini masih berada di luar negeri. “Dan baru pulang besok (Senin, 10 November 2014).”


Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal DPP NasDem, Patrice Rio Capella, enggan menjawab tegas pernyataan Pramono tersebut.


“Kebenarannya, tanya Pramono. Aku belum terkonfirmasi,” kilah bekas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.


Namun, Patrice tak membantah, jika Pramono merupakan perwakilan KIH untuk bertemu pihak KMP yang beranggotakan Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN, dan PPP versi Djan Faridz untuk islah.


NasDem, kata dia, mendukung rencana KMP dan KIH untuk berdamai. Alasannya, “Karena lembaga tinggi ini (DPR) harus mulai bekerja untuk menjalankan fungsinya secara maksimal.” @fatah_sidik


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

0 comments:

Post a Comment