Hatta Radjasa dicurigai ‘main mata’ dengan KIH, dorong KMP melunak

LENSAINDONESIA.COM: Ketua DPP Gerindra, Arief Poyuono memperingatkan elit KMP (Koalisi Merah Putih) di DPR jangan coba-coba melunak menghadapi tekanan KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Sebab, sapu bersih alat kelengkapan DPR oleh Koalisi Merah Putih (KMP) sudah sesuai Undang Undang tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan KonstitusI yang berlaku di negara Indonesia.

“Berbeda dengan unsur pimpinan dan alat kelengkapan DPR tandingan yang dibentuk KIH (Koalisi Indonesia Hebat) yang sudah ngawur dan tidak berdasarkan UU MD3 yang sudah disahkan dan diuji materi di Makamah Konstitusi,” tegas Poyuono dalam keterangannya kepada LICOM, Minggu (9/11/14).

Baca juga: DPR terbelah, kabinet Jokowi bingung dan Fahri sindir DPR tandingan: di Istana pun tidak ada presiden tandingan

“Lobi-lobi yang dilakukan segelintir elite partai politik dari KMP dengan KIH itu hanya untuk kepentingan elit yang saling lobi saja. Ujungnya konsolidasi pembagian proyek-proyek saja serta ketakutan segelintir elit yang takut dikorek-korek kasus dugaan korupsinya, seperti kasus korupsi pengadaan kereta api, E-KTP,” kritik Ketua DPP Gerindra ini.

Sebenarnya KMP, menurut Poyuono, harus tegas menolak, dan jalan saja tanpa mengakomodir KIH di unsur pimpinan DPR maupun alat kelengkapan DPR.

“Joko Widodo saja cuek, kok dan tidak mengakui DPR tandingan bentukan KIH. Kok, segelintir elit (KMP) model Hatta Rajasa repot banget. Ada apa ini dan perlu dicurigai apa mau mengamankan diri saja, atau untuk menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap pemerintahan Jokowi,” tegasnya, Minggu (9//11/14).

Menjawab pertanyaan, Poyuono meyakinkan sikap sebagian elit KMP di DPR RI itu di luar sepengetahuan petinggi KMP seperti Ketua Presidium KMP, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto. “Yang jelas, itu hanya sikap menyelamatkan diri dan ketakutan saja,” tegas Poyuono.

Terjadinya pembelahan dalam DPR, ditegaskan elit DPP Gerindra ini justru membawa efek positif, sehingga tidak terjadi perampokan uang negara melalui kong kalikong DPR dan eksekutive. Sebab, KMP akan benar mengawasi anggaran dan RUU yang merugikan negara dan bisa menolaknya.

“Justru KMP harus tegas untuk menolak permintaan KIH dalam alat kelengkapan DPR. KIH juga tidak perlu phobia terhadap adanya kemungkinan impeachment terhadap Jokowi – JK selama Jokowi-JK tidak korupsi,” tegasnya.

Keinginan KIH masuk di unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan, tegas Poyuono, “Justru bisa menciptakan Gurita korupsi baru seperti era SBY yang menguasai DPR dan Eksekutive.” @licom