Awas! Independensi diobok-obok, KPK tolak Dewan Pengawas bentukan DPR

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja mengatakan, pihaknya menolak diawasi Dewan Pengawas yang bakal dibentuk DPR RI.

Alasan Pandu, pertama, setiap orang yang bekerja di KPK, dari pimpinan hingga bawahan, haruslah berintegritas yang dijaring melalui seleksi ketat.

Baca juga: Ketua KPK: Menteri tak mau lapor kekayaan, mending 'leher dipotong' dan Jabatan baru, Johan Budi dilantik jadi Deputi Pencegahan KPK

“Bahkan di antara pimpinan, tidak boleh terlalu dekat. Di antara kita sendiri harus selalu saling menegur, melaporkan,” katanya dalam acara pemaparan hasil Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Kedua, kata Adnan, Gedung KPK selalu diramaikan puluhan wartawan yang bertugas mencari berita. “Mereka bekerja bareng kami dan kami enggak pernah tutup-tutupi. Jadi, KPK diawasi habis-habisan,” jelasnya.

Kemudian, KPK juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik secara kinerja maupun laporan keuangan. “Sehingga, BPK bisa tahu, sejauh mana KPK melakukan penyimpangan,” beber dia.

“Jadi, kalau nanti ada dewan pengawas, justru kami tidak independen. Itu kenapa kami menolak ada pengawas. Lagi pula, kami juga sudah punya pembina. Jadi, bukan pengawasan secara politis,” tandas dia.

Diketahui, rencana pembentkan dewan pegawas KPK itu inisiatip kalangan politisi di DPR. Dalam draf RUU revisi UU KPK, Dewan Pengawas diatur dalam Bab VA. Disebutkan, Dewan Pengawas adalah lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan itu juga dapat menggelar sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Tugas lain, melakukan evaluasi kinerja pimpinan KPK secara berkala setiap tahun. Selain itu, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. Hasil kerja Dewan itu lalu dilaporkan secara berkala kepada Presiden.

Dalam draf revisi diatur pula persyaratan menjadi anggota Dewan Pengawas, tahapan seleksi, penetapan, hingga pemberhentian. @fatah_sidik