DPR bidang kesejahteraan sosial tak mau tanggungjawab BBM naik rakyat susah

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintah tidak tepat menaikan harga Bahan Bakan Minyak (BBM) di saat ini. Wakil rakyat yang komisinya membidangi kesejahteraan sosial ini, merasa jutaan rakyat kecil kesejateraannya terlecehkan adanya kenaikan BBM mendadak, karena berdampak harga-harga naik.

Pasalnya, masyarakat banyak yang tidak siap dengan keputusan tersebut. Dampak sosial kenaikan BBM tentu akan sangat tinggi. Diyakini, pemerintah belum tentu siap menghadapinya.

Baca juga: PPP : Kebijakan naikkan harga BBM ilegal dan Andi: Buku putih diagungkan PDI Perjuangan tak digunakan, dimana Mega?

Selain itu, argumen untuk menaikkan harga BBM dinilai lemah dan jauh dari nalar masyarakat. Apalagi, Joko Widodo dinilai Presiden yang dekat dengan rakyat. Tentu, mereka akan kesulitan untuk mencari pembenaran dalam hal kenaikan BBM ini.

“Kalau memang alasannya karena defisit APBN, Pemerintah semestinya perlu menjelaskan defisit seperti apa yang dimaksud. Selain itu, perlu juga dijelaskan mengapa menaikkan harga BBM yang dijadikan pilihan dalam menanggulangi defisit tersebut,”

kata Saleh saat diwawancarai Licom di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Karena dikaitkan dengan defisit APBN, secara politik sebetulnya Pemerintah perlu berkonsultasi dengan DPR. Pandangan-pandangan DPR tentu perlu didengar dan dijadikan referensi. Dengan begitu, kenaikan BBM ini tidak terkesan menjadi

keputusan sepihak Pemerintah.

“APBN itu disusun oleh pemerintah bersama DPR. Karena itu, kalau ada defisit, tentu perlu dibicarakan dengan DPR. Kalau dinaikkan sendiri, DPR tentu tidak bisa diajak untuk bertangungjawab,” ujarnya, anggota fraksi Partai PAN ini, komisinya tak mau ikut tanggungjawab BBM naik menyusahkan rakyat kecil.

Diketahui, Badan Pusat Statistik sampai Maret 2014 yang dihimpun LICOM, menyebutkan penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang, sekitar 11,25%. Selama periode September 2013-Maret 2014 jumlah penduduk miskin perkotaan dari 10,68 juta pada September 2013 menjadi 10,51 juta pada Maret 2014. Penduduk miskin di pedesaan turun dari 17,92 orang pada September 2013 menjadi 17,77 juta pada Maret 2014.

Selanjutnya, Daulay membandingkan pada periode Pemerintahan SBY, ketika hendak menaikkan BBM, selalu ada konsultasi dengan DPR. Dengan begitu, DPR juga bisa memahami rasionalisasi dibalik kenaikan harga BBM. Dan kalau sudah diputuskan bersama, DPR juga otomatis memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan.

Selain itu, kebijakan kenaikan harga BBM ini terkesan mendadak. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kenaikan ini akan dilakukan tahun depan. Karena itu, wajar jika masyarakat tidak memiliki persiapan.

“Kebetulan tadi malam, saya sedang melintasi beberapa SPBU. Saya melihat antrean panjang. Antrean (mengular) itu persis terjadi sesaat setelah presiden mengumunkan kenaikan harga BBM,” pungkasnya. @endang