Ketua PDIP sarankan BBM tak naik, Petral Singapura harus ‘dibongkar’

LENSAINDONESIA.COM: Rencana pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla menaikkan Harga BBM bersubsidi, yang disuarakan Wapres Jusuf Kalla, ternyata tidak diiyakan sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon meminta PT. Pertamina selaku operator resmi bisnis energi harus transparan, termasuk terhadap peran PT Petral di Sungapura, yang tugasnya melakukan trading –jual beli minyak– kemudian dijual ke Pertamina.

“Mari Pertamina dibuka, diaudit, siapa pengimpornya, bagaimana peran Petral selama ini, siapa yang berperan di balik ini? Apa peran parpol atau kenapa Petral dibiarkan,” kata Effendi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (06/11/2014).

Baca juga: Naikkan harga BBM, Jokowi disebut ingin cover pendanaan KIS dan GNM tuding masyarakat menengah atas "biang kerok" subsidi BBM bangkrut

Wakil Ketua DPR (tandingan), Effendi berharap di bawah kepemimpinan kabinet Presiden Joko Widodo tidak ada mafia BBM. “Ya, kalau sama buat apa ada Pak Jokowi,” sindir anggota fraksi PDIP di DPR ini.

Diketahui, Petral merupakan anak perusahaan yang 100 persen sahamnya dimiliki Pertamina. Tugasnya melakukan jual-beli minyak, persisnya membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina. Semua aktivitas Petral dilakukan di Singapura, dan sebagai perusahaan Singapura, tentu Petral tunduk pada hukum Singapura.

Menurut Effendi, yang pernah bertugas di Komisi VII DPR RI –membidangi energi, sumber daya mineral–, rakyat tidak seharusnya membeli BBM dengan mengacu pada harga internasional. Sebab, rakyat bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah.

“Apakah adil, rakyat membeli satu liter Rp9500, sementara harga sebenarnya sesunguhnya satu liter premium itu hanya Rp6000,” tanya Effendi, mempertanyakan juika BBM bersubsidi jadi dinaikkan Rp3000/ liter sehingga melesat Rp9.500,-

Effendi mengatakan, tak ada salahnya pemerintah tetap memberikan subsidi BBM. Sebab, kata dia, subsidi bukanlah beban melainkan investasi.

“Tidak dosa, negara memberikan subsidi pada rakyatnya. Tidak salah kalau pengguna sepeda motor yang menggunakan, tidak ada dosanya. Yang bersalah adalah pemerintah. Tidak ada BBM yang mampu dikonsumsi, yang cukup oleh rakyat,” pungkasnya. @endang