LENSAINDONESIA.COM: Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN mendesak Menteri BUMN agar segera memutuskan posisi Direktur Utama Pertamina. Hal ini penting karena Plt Dirut Pertamina yang saat ini tidak dapat mengambil keputusan korporasi yang strategis. Jika terlalu lama tidak ditetapkan, maka akan banyak aksi-aksi korporasi Pertamina yang menguntungkan, tidak dapat berjalan .
“Hal penetapan Dirut Pertamina sangat penting, karena program Transformasi di Pertamina sejak 2007 harus dilanjutkan. Sejak dipimpin Karen Agustiawan, program tersebut tidak berjalan. Seperti pembangunan refinenery untuk mendukung ketahanan
enerji,” ungkap Ketua Umum FSP BUMN FX Arief Poyuono lewat keterangan persnya kepada LICOM, Selasa (5/11/2014).
Baca juga: Menteri Rini diminta jangan biarkan BUMN "digerogoti" elit politik dan M Husen layak gantikan Karen sebagai Dirut Pertamina
Apalagi, lanjut Poyuono, selama ini banyak kampanye yang membodohi dan menipu rakyat dan negara dengan pendapat pendapat dan penelitian yang dipalsukan oleh penguasa terdahulu, dan pengamat tentang cadangan minyak Indonesia yang hanya tinggal 11 tahun lagi.
Penetapan posisi direktur utama harus segera ditetapkan menteri BUMN, sehingga Pertamina bisa cepat bekerja untuk menaik produksi minyak nasional.
Untuk memilih dan menetapkan direksi Pertamina yang baru ini, FSP BUMN Bersatu menyarankan agar menteri BUMN meminta masukan juga dari Serikat Pekerja Pertamina terkait personel yang akan menempati direksi Pertamina .Hal ini penting agar terjadi sinergi antara pekerja dan direksi untuk menuntaskan program transformasi di Pertamina yang gagal.
Ada baiknya direksi Pertamina diambil dari internal Pertamina dan bukan droping dari luar. Apalagi titipan Parpol, terbukti Pertamina dipimpin orang luar, Pertamina selama reformasi syarat dengan kepentingan politik penguasa untuk memperkaya para mafia migas yang akhirnya Pertamina gagal melakukan Transformasi.
Efek negatif jika direksi dari luar Pertamina, menurut Poyuono, mereka tidak punya loyalitas dan hanya mengeruk aset Pertamina saja dengan menjual BBM bersubsidi ke sektor Industri yang merugikan negara ratusan miliar. Karena mereka tidak merasa membangun Pertamina.
“Diharapkan Direksi Pertamina yang baru nanti bisa menciptakan swadaya energi dan menjadikan Pertamina sebagai Perusahaan kelas dunia yang profesional dan bersih dari mafia migas, dan melakukan audit terhadap Petral,” ungkap Poyuono.
Selainjutnya, Poyuono menambahkan, pemerintahan Jokowi juga dapat memberikan privelege pada Pertamina dalam mengelolah cadangan Migas di Indonesia. @
0 comments:
Post a Comment