“Ngeri-ngeri sedap” siapa Jaksa Agung pilihan Presiden Jokowi

LENSAINDONESIA.COM: Siapa figur Jaksa Agung yang akan dipilih Pemerintahan Jokowi-JK, masih terus jadi tanda tanya berbagai kalangan elit nasional. Bahkan, banyak anggapan posisi ini dipersepsikan “ngeri-ngeri sedap” –pinjam istilah politikus Demokrat Soetan Batoegana– bagi kalangan politik di luar pemerintahan Jokowi-JK. Karenanya, kalangan DPR sangat sensitif menghadapi ini.

Anggota Komisi III Benny K Harman dari Fraksi Demokrat sependapat supaya Presiden Jokowi tidak memilih figur Jaksa Agung dari orang partai, demi mencegah interes politik eksklusif.

Baca juga: Satgassus selamatkan Rp3 T, Pusat Pemulihan Aset Kejakgung "all out" dan Tidak BLBI &Century, Kejakgung tarik aset kejahatan di luar negeri

“Sebaiknya jangan orang partai. Saya bukan bilang fisik partai itu tidak bagus. Tetapi lihat track recordnya. Intinya, terbebas dari kepentingan politik. Orang yang non partai saja bisa terikat dengan partai, apalagi yang memang dari partai,” kata Benny di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Politisi Demokrat itu juga menyarankan apabila Jaksa Agung dipilih dari kalangan profesional, harus memiliki pengamalan dan pengetahuan yang mendalam tentang birokrasi kejaksaan.

“Mengetahui secara persis problem utama yang dihadapi kejaksaan selama ini,” tegasnya.

Selain itu, Benny juga meminta Jaksa Agung era pemerintahan baru ini harus punya kemampuan untuk menjadikan kejasaksaan sebagai institusi jaksa yang paling depan dalam menghadapi problem hukum yang utama.

“Karena itu, Jaksa Agung harus mampu menjadikan institusi ini (Kejaksaan) sebagai lembaga penegak hukum yang independen,” kata Benny.

Diketahui, ada sejumlah nama yang disebut-sebut menjadi calon terkuat Jaksa Agung. Antara lain, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Widyo Pramono, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan M Yusuf. Selain itu, Partai Nasdem yang fraksinya di DPR bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga mengajukan nama kadernya HM Prasetyo.

Munculnya was-was terkait figur Jaksa Agung itu, karena diprediksi peran Jakwa Agung lima tahun ke depan akan “tancap gas” mengimbangi kekuatan KPK yang selama ini menduduki puncak trending topic terkait kepercayaan masyarakat di Indonesa. @endang