LENSAINDONESIA.COM: Anggota DPR Fraksi PAN Teguh Juwarno menyatakan, partainya menolak rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi, karena bertolak belakang dengan harga minyak dunia yang turun. PAN menyarakan dilakukan penghematan, dengan memberantas penyeludupan BBM dan menindak tegas pencurian BBM bersubsidi di daerah-daerah. Sehingga tidak mencekik jutaan rakyat kecil pengendara sepeda motor.
“Pasti kita enggak setuju dinaikkan. Harga internasional masih turun,” tegas Teguh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (06/11/2014).
Baca juga: Ketua PDIP sarankan BBM tak naik, Petral Singapura harus 'dibongkar' dan GNM tuding masyarakat menengah atas "biang kerok" subsidi BBM bangkrut
Teguh mengatakan, pemerintah harus membeberkan berapa sesungguhnya biaya produksi BBM dan berapa yang mesti disubsidi. Dengan begitu, pemerintah melakukan penghematan dan penindakan terhadap pelaku penyelundupan BBM.
“Efisiensi dan penyelundupan mesti ditindak,” tegas kader PAN ini.
Sikap PAN ini sekaligus menunjukkan keprihatinan terhadap pemborosan BBM bersubsidi yang bukan dipergunakan oleh rakyat yang berhak. Menteri ESDM yang baru perlu blusukan dan mendata kebocoran-kebocoran BBM di hilir yang diserap kegiatan penyelundupan, tentunya harus bekerjasama dengan Polri yang selama ini melakukan penindakan.
Diketahui, selama ini Polri membongkar mafia-mafia pembelian BBM bersubsidi yang ditimbun dalam jumlah besar, hampir terjadi merata di daerah-daerah. Masyarakat sudah tidak asing terhadap kejahatan ini karena sering diberitakan media massa. Bahkan, kejadian paling heboh terjadi di Batam sempat menimbulkan konflik fisik antara Polri dengan oknum-oknum TNI terkait kegiatan penimbunan ini.
Data yang dihimpun LICOM, modus operandi mafia ‘pencurian’ BBM bersubsidi di daerah-daerah nyaris sama. Pembelian dilakukan di SPBU-SPBU dengan menggunakan kendaraan roda empat yang dimodifikasi menampung BBM bersubsidi dalam jumlah besar. BBM bersubsidi ini kemudian ditimbun dalam suatu tempat. Kemudian BBM subsidi ini dijual ke industri-industri dengan harga dinaikkan antara Rp500 sampai Rp1000 per liter.
Penyidik Polda Jawa Tengah, contohnya, pernah berhasil mengungkap mafia ‘pencurian’ BBM bersubsidi di wilayahnya, dan mengamankan barang bukti sebanyak 76.550,2 ton BBM bersubsidi. Sebanyak 32 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Ironisnya, meski Polri bertindak masif, namun seperti tidak ada respon dari Kementerian ESDM untuk mengantisipasi lebih sistemik. Jika satu provinsi seperti di Polda Jawa tengah terbukti dalam hitungan hari membuktikan BBM bersubsidi yang mestinya diperuntukkan masyarakat yang berhak, namun bocor mencapai 76,5 ton, bagaimana dalam kurun satu bulan. Lantas, bagaimana pula jika hal serupa jika terjadi di setiap provinsi di Indonesia juga terjadi dan tidak terungkap yang jumlahnya juga besar.
Sayang, problem hilir yang menggerogoti besaran alokasi subsidi BBM di APBN ini nyaris tidak pernah dibahas serius pemerintah. Alasan itulah, politisi PAN minta Pemerintah serius menghitung kembali untuk efisiensi, ketimbang menaikkan harga BBM Rp3 ribu yang justru berdampak terhadap jutaan masyarakat bawah yang dalam menjalankan roda perekonomian menggunakan alat transportasi kendaraan roda dua. Jangan karena lumbung banyak tikus, justru lumbungnya yang dibakar, Bro!. @endang
0 comments:
Post a Comment