Anggaran DKI 2015 ribet, Gubernur Ahok dan F-Gerindra tak sinkron lagi

LENSAINDONESIA.COM: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, pihaknya enggan mengakomodir pokok pikiran (pokir) dewan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015. Alasannya, sesuai amanat konstitusi.

“Kan sudah ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi), bahwa DPRD sudah tidak membahas lembar ketiga. Satuan ketiga enggak dibahas mereka lagi,” kata Ahok, sapaan akrabnya, di Balai Kota DKI, Senin (29/12/2014).

Baca juga: Pengamat pesimistis APBD DKI Jakarta disahkan Januari 2015 dan Soal legaliasi miras, DPRD DKI sebut kebijakan Ahok tanggung

Meski tak tahu ada anggota DPRD yang mencoba memasukan pokir atau usulan dewan yang didapatkan dari hasil reses yang dituangkan dalam anggaran, Ahok memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak akan mencantumkannya. “Karena semua harus ikutin yang ada,” tegas Ahok.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif meminta pemprov memasukan pokir dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2015 yang kini tengah dibahas. “Kita sedang berjuang hasil reses itu dimasukan dalam RAPBD 2015,” katanya beberapa waktu lalu.

Ketidaksinkronan terkait penetapan APBD DKI 2015 itu sudah muncul sejak adanya rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD beberapa waktu lalu. Bahkan, anggota Fraksi Gerindra Syarif menerangkan, Ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Heru Budi Hartono menjanjikan, pokir diakomodir saat APBD Perubahan 2015 dibahas.

“Tapi nanti kalau enggak dimasukan, kita tahu, siapa menghambat kinerja dewan,” sesumbarnya soal siapa lagi yang dimaksud kalau bukan Gubernur Ahok.

Permintaan Syarif tersebut selain bertolak belakang dengan keinginan pemprov, juga bertentangan dengan pernyataan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.

“Tidak ada pokir. Intinya itu (dalam APBD 2015),” kata Pras, sapaan akrab Prasetio.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jakarta ini menjelaskan, dihapuskannya pokir tersebut menunjukkan anggota dewan periode 2014-2019 di bawah kepemimpinannya lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat.

“Jadi, kita akan lebih mempersiapkan apa diperlukan masyarakat. Program-program bukan lagi dari pokir anggota dewan,” tegasnya.

Disinggung mengenai alasan penghapusan pokir tersebut, Pras yang juga mantan pembalap nasional itu berseloroh, “Sekarang kan sudah lain masanya.” @fatah_sidik