LENSAINDONESIA.COM: Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014, dipengaruhi perubahan sistem pengadaan barang dan jasa.
“Di APBD 2014 ada satu permasalahan, adalah sistem yang berubah, ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa),” ujar Pras, sapaan akrab Prasetio di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (30/12/2014).
Baca juga: PMP untuk BUMD DKI rugikan uang pajak masyarakat dan Serapan rendah, APBD DKI 2015 diprediksi tembus Rp 90 triliun
Diketahui, hingga 30 November lalu, penyerapan APBD 2014 baru mencapai 36,7 persen dari total anggaran sebesar 72,9 triliun. Kemudian, sambung wakil ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jakarta ini, ada miskomunikasi antara ULP dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Kata Pras, SKPD selaku pemilik program tak kunjung menyetorkan proyek-proyek yang ingin dilelang. Sehingga, ULP tak urung mengadakan e-catalog dan e-budgeting. Kendati demikian, pembalap offroad nasional itu mendukung kebijakan satu pintu tersebut. Sebab, bisa meminimalisir mafia-mafia proyek di ibu kota.
“Jadi, saya kira, teman-teman bisa lihat, SKPD mana yang malas, mana yang rampok,” tegasnya. Sebab itu pula, Pras mendukung, wacana pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) ULP di tiap wilayah dan sumberdaya manusia (SDM) yang ditempatkan, sebelumnya ditempa melalui badan pendidikan dan pelatihan (Badiklat). @fatah_sidik
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D84754589.cf994b9f311c71fde9a15f6bf16404b3%3B)
0 comments:
Post a Comment