LENSAINDONESIA.COM: Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah, menuding, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak serius dalam membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015.
Diketahui hingga kini, menjelang akhir Desember 2014, pembahasan baru sampai Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platoon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Padahal, dewan sebelumnya sesumbar, pembahasan RAPBD rampung sebelum tahun baru dan disahkan pada Januari 2015.
Baca juga: Hari ini nota kesepahaman KUA-PPAS APBD 2015 ditandatangani dan Gubernur Ahok dinilai gerak cepat tetapkan budget DKI 2015 Rp72 T
“Saya sangat pesimis APBD 2015 bisa disahkan Januari 2015. Dari mana rumusnya bisa disahkan? Pembahasan KUAPPAS saja belum jelas,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (29/12/2014).
DPRD, kata Amir, sejatinya mampu mengesahkan RAPBD pada Desember. Namun, alotnya pembagian kursi alat kelengkapan dewan (AKD), menghambat itu semua. Sementara Pemprov DKI, menurut dia, malas berpikir, mengingat KUAPPAS yang disetorkan ke legislatif kini, sudah dibahas periode sebelumnya.
“Seharusnya kan eksekutif merevisi kembali dan disesuaikan dengan anggota baru.”
“Kalau seperti ini, saya kira, wajar saja dewan baru menolak,” pungkas Amir. @fatah_sidik
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D68495295.ad4fc754d4e26bc821cca747fa541f7c%3B)
0 comments:
Post a Comment