LENSAINDONESIA.COM: Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) soal sengketa tanah di ibu kota, lantaran banyak lahan miliki pemerintah provinsi (pemprov) dikuasai swasta.
“Akhirnya kita (DPRD) putuskan akan buat pansus, khususnya soal tanah yang di MH Thamrin, khususnya milik Bank DKI yang dikuasai swasta,” ujarnya di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (30/12/2014).
Baca juga: DPRD pertanyakan aset Bank DKI dikuasai Lippo Group
Masalah penyerobotan lahan milik pemprov oleh swasta itu, kata Pras, sapaan akrabnya, merugikan pemprov dan warga Jakarta. Sebab, dari lokasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Wakil ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menerangkan, pansus itu nantinya menindaklanjuti aduan masyarakat yang lahannya diambil alih pemprov tanpa kejelasan penggantian.
“Contoh soal tanah itu di Jakarta Tourisindo di Rawa Bebek. Itu terlunta-lunta dari zaman Bang Yos sampai sekarang,” ungkapnya.
“Itu milik Ahmad Syafei. Dia menteri zaman Soekarno. Entah mengapa diambil alih, tapi giriknya masih punya beliau,” sambung pembalap nasional tersebut. @fatah_sidik
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D72542329.5bb62dc95733c71746e03f5cdfe0887a%3B)
0 comments:
Post a Comment