LENSAINDONESIA.COM: Bupati Garut Rudy Gunawan, akhirnya bersikap tegas atas nasib ratusan karyawan PT Naishoku Indonesia yang belum digaji. Bupati mengancam akan mencabut perusahaan tersebut.
Ditemui wartawan, Rudy Gunawan mengaku telah menerima laporan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Garut, tentang masalah ini.
Baca juga: Banyak bangunan perumahan Garut tak berizin, DPRD 'mandul'? dan Pemkab impoten tak tindak tegas PT Naishoku Indonesia
“Kami tidak mau ada investor yang membuka usahanya di Garut, yang hanya merugikan masyarakat Garut yang bekerja. Kalau memang tidak mampu silahkan saja keluar dari Garut,” ucapnya dengan nada marah yang didampingi Wakil Bupati Helmi Budiman, Selasa (9/6/2015).
Dijelaskan Rudy, belum dibayarkannya upah bagi karyawannya selain telah mendapatkan laporan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dirinya mengetahui dari pemberitaan. Bahkan kasus ini juga telah sampai ke tingkat pusat.
Namun, saat ditanya tidak adanya izin PT Naishoku Indonesia beroperasi, dibantah Rudy. Menurutnya, izin untuk operasionalnya sudah terbit.
“Tapi ingat izin tersebut bisa kami cabut, selama permasalahan pembayaran upah belum dibayarkan,” ancamnya.
Untuk mengantisipasi banyaknya investor yang membandel, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan ke setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Intan ini.
“Kami tidak mau mendengar lagi adanya masalah terkait upah kerja, soalnya urusan upah sudah diatur dalam perundang-undangan tenaga kerja,” ujarnya.
Diakuinya, ancaman ini berlaku untuk semua investor yang mau menjalankan usahanya di Garut. Selain proses izin yang mesti ditempuh, tetapi dalam memperkerjakan mesti melibatkan warga Garut. “Terutama yang mesti diperhatikan adalah pembayaran upah yang tepat sesuai waktunya,” tegas Rudy. @taufiq_akbar
0 comments:
Post a Comment