Pejabat di Probolinggo diduga banyak menggunakan ijasah palsu

LENSAINDONESIA.COM: Probolinggo Corruption Watch (Pro-CW) melansir banyak pejabat dan politikus di daerah ini terindikasi menggunakan ijasah palsu.

Ketua Probolinggo Coruption Watch (Pro-CW) Jumanto menyatakan, saat ini sudah mengantongi nama-nama yang mendapatkan ijazah tak wajar. “Besok lusa kami akan bertemu Kopertis VII Jatim untuk klarifikasi nama-nama tersebut,” katanya, Selasa (9/6/2015).

Baca juga: PNS Garut diduga banyak yang gunakan ijazah S1 dan S2 palsu dan Diduga banyak yang palsu, ijasah PNS akan diteliti

Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya menyerukan kepada Kepala daerah untuk menertibkan ijazah pejabat yang disebutnya asli tapi palsu (aspal). “Bagi pejabat yang merasa memiliki ijazah instan agar segera mengembalikan ijazah itu”, ujar Jumanto.

Pihaknya juga mengancam dalam waktu dekat akan melaporkan kepada Polresta Probolinggo atau Polres Kabupaten tentang temuan ijasah palsu ini. Ini dikarenakan penggunaan ijasah palsu merupakan tindak pidana.

“Polisi harus proaktif menyikapi hal ini karena di Probolinggo diindikasikan banyak bergentayangan ijazah palsu,” katanya.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo itu menambahkan hal initidak bisa dibiarkan karena masyarakat yang benar-benar sekolah dan kuliah, serta memiliki kapasitas merasa dirugikan. Jumanto yang juga ketua Forum Silaturahmi Mantan Tahanan dan Narapidana (Fosil-Maharani) itu menyebut, seruan dilakukan berkaitan dengan langkah Kementrian riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi yang telah membekukan beberapa perguruan tinggi yang bermasalah.

Saat ditanya nama-nama pejabat atau politikus yang dimaksud, Jumanto masih merahasiakannya. Namun ada 5-7 pejabat yang terindikasi memiliki ijazah instan.

“Sudah kami kantongi, pada saatnya nanti akan kami sampaikan, dan sebagai pejabat publik mereka telah membohongi publik”,ungkap Jumanto dengan serius.

Jumanto menambahkan, pihaknya sempat melaporkan hal ini kepada Polres di tahun 2010 namun hingga saat ini tak ada tanggapan.

Sementara itu saat Licom, konfirmasi ke Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Probolinggo, hingga berita ini dinaikkan masih belum mendapatkan informasi.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Probolinggo, Sukam menyatakan, akan berkonsultasi dengan Sekda atau Walikota. “Bagaimana caranya nanti, atau di cek satu persatu atau kita konsultasikan lebih dulu,” kata mantan Kepala Dinas Sosial tersebut.@an