Tuesday, June 9, 2015

Menkumham: Mau ikut pilkada, Golkar harus islah permanen

Menkumham: Mau ikut pilkada, Golkar harus islah permanen

LENSAINDONESIA.COM: Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly meminta, dua partai politik yang punya dualisme kepemimpinan segera diakhiri. Yasonna berharap Partai Golkar dan PPP benar-benar melakukan islah permanen, tidak terbatas dengan keadaan apapun.

“Yang pasti kita harapkan islah benar-benar secara permanen, baik untuk Golkar juga PPP. Upaya yang terbaik ya hanya islah tak tidak terbatas,” katanya saat ditemui usai acara Penetapan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual dan Penyerahan Kekayaan Intelektual Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (9/6/2015).

Baca juga: Fadli Zon: Pemerintah jangan usil campuri masalah internal partai dan Pengamat: Golkar disarankan tidak setengah hati lakukan islah

Saat ini yang telah melakukan islah hanya dua kubu di Partai Golkar yaitu kubu Ketua Umum versi Munas Bali Aburizal Bakrie dan Ketua Umum versi Munas Ancol Agung Laksono. Namun keduanya hanya sepakat melakukan ‎islah terbatas dengan dimediasi Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hal ini dilakukan khususnya terkait Pilkada serentak pada Desember mendatang. Sementara dalam menilai hal tersebut, Menkumham Yasonna justru melihat Partai Golkar tak mungkin bisa ikut Pilkada serentak jika hanya melakukan islah terbatas dan tanpa melahirkan kepengurusan.

Menurut dia, calon-calon kepala daerah nantinya harus dapat persetujuan resmi dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai bersangkutan. Dan itu bisa dilakukan jika kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu hanya ada satu, tidak ada dua kubu seperti sekarang ini.

Pihaknya justru menyarankan dan mempersilahkan Partai Golkar menggelar Munas kembali. Ini karena dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensyaratkan adanya kepengurusan yang sah saat Pilkada serentak nanti.

“Kalaupun menuju Munas, ya harus ada pengurus yang temporary dulu. Disepakati bersama dan sesudah pendaftaran Pilkada kan bisa langsung Munas. ‎Kalau untuk persiapan sekarang ini (Pilkada) kasih dulu ketua ini kasih siapa, terserah dan harus dibicarakan yang baik. Dengan catatan bulan ke-7 atau 8 Munas. Itu kan solusi,” tegas Yasonna.@sarifa

alexa ComScore Quantcast
counter customisable
Google Analytics NOscript

0 comments:

Post a Comment